LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya minta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.
Hal itu dikatakan Willy Aditya sebagai catatan mendalam tentang metodologi pembinaan ideologi Pancasila, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPIP, membahas Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila dan perkembangan RUU BPIP, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Politikus Partai NasDem itu mengajak jajaran BPIP menggunakan kerangka metodologi yang kuat, termasuk melakukan assessment mendalam melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Willy menyarankan, BPIP lebih memperkaya riset ketimbang memperbanyak agenda sosialisasi semata.
“Saya ingin menambahkan satu hal yang lebih metodologi saja jadi biar kita saling melengkapi satu dan lain kalau habis ini BPIP ada waktu, cari buku garis masanya Ignatius Wibowo, disertasinya Ignatius Wibowo. Itu mencoba kita melakukan sebuah pendekatan yang scientific approach dalam mengambil sebuah kebijakan jadi tidak asumtif,” ungkap Willy Aditya.
Dikatakannya, di tengah revolusi teknologi saat ini, BPIP harus mampu menggunakan piranti kontemporer dalam kerjanya.
“Kalau saya sih, daripada sosialisasi dibanyakin lebih bagus risetnya yang diperkaya buat laboratoriumnya gunakan pendekatan yang neuroscience base ini, gotong royong ini mau kita upgrade di dalam digital life dan di dalam social life,” lanjutnya.
Dalam perspektif teori ideologi, Willy mengingatkan, setiap ideologi memiliki dua pilar utama, yaitu dominasi dan hegemoni. “Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi tulang punggung (backbone) dan aktor nyata dalam pelaksanaan Pancasila ke depan agar kebijakan yang diambil tidak mengambang,” ujarnya.
Di sisi lain, Willy juga menyoroti adanya ‘turbulensi’ antara nilai dasar Pancasila dengan realitas sosial-ekonomi saat ini yang cenderung liberal. Ia menilai perlu sinkronisasi yang konkret antara filosofi dasar dengan kerangka aksi di lapangan.
Sebagai langkah konkret, Ketua Komisi XIII ini mengusulkan agar pembahasan Peta Jalan Pancasila dan RUU BPIP dijadikan momentum untuk melibatkan masyarakat luas melalui rembuk nasional agar tidak hanya menjadi klaim segelintir pihak.
“Selain peta jalan dengan RUU BPIP itu, dibikin semacam rembuk nasional aja sehingga partisipatorinya terlibat sangat luas. Jangan ini hanya klaim segelintir jadi ada keterlibatan siapa representasi civil society-nya, siapa representasi political society-nya, siapa representasi business community-nya, siapa representasi government-nya, hingga terjadi dialog yang benar-benar dari hati ke hati,” kata Willy.
Komentar