LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah meminta pengelola kawasan Gelora Bung Karno atau GBK dan Kemayoran menyiapkan data lengkap engenai aset yang dikelola dan kontrak yang telah disepakati.
Menurut politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu, aset GBK dan Kemayoran merupakan kekayaan strategis sekaligus indentitas bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga.
“Kita tahu, kedua aset ini merupakan kebanggaan nasional yang seharusnya menjadi pusat peradaban bangsa kita, terutama GBK yang mengambil nama besar sang proklamator untuk difokuskan sebagai kompleks olahraga nasional,” kata Ahmad Basarah.
Hal itu dikatakan Ahmad Basarah dalam rapat Panitia Kerja atau Panja GBK dan Kemayoran, bersama Indef, LP3ES dan IAP, di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Basarah menegaskan pentingnya menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kompleks tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Di Raker yang sama, Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar menyoroti beberapa aspek yang menjadi perhatian utama, seperti jumlah aset yang dikelola, status kepemilikan tanah, dan strategi pengembangan yang akan dilakukan ke depan.
“Terutama di Kemayoran, itu bursa mobil dan apartemen sangat kelihatan lusuh tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, kemudian rusun juga sudah sangat kumuh,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kedua kompleks tersebut dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara.
“Sisi baiknya sudah banyak sekolah-sekolah internasional yang berada di kawasan Kemayoran, namun jalan-jalan yang ada sudah banyak yang rusak, di sisi lain dengan banyaknya bangunan yang terlihat kumuh juga akan berdampak pada pandangan investor nantinya,” imbuh Bias Layar.
Komentar