LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga.
Desakan tersebut disampaikan Puan, seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas atau hotspot di Riau, meluasnya area yang terbakar, dan proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti Lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” kata Puan, dalam rilisnya, Kamis (4/6/2026).
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/Posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum. Juga meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan Karhutla di Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” ungkap Puan.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan Lansia,” paparnya.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” kata Puan.
Lebih lanjut, dirinya mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan. “Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” kata Puan.
Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” pungkasnya.
Komentar