LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah transparan dan menghadirkan mekanisme komunikasi agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Hal itu dikatakan Novita menyikapi pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas dapat berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, khususnya sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada akses BBM bersubsidi.
“Ada laporan dari berbagai daerah soal pelaku usaha yang sulit memperoleh bahan bakar karena barcode subsidi mereka diblokir, hingga memicu keresahan, dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Novita.
Demikian dikatakan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Di lapangan, lanjutnya, banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. “Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” tegasnya.
Karena itu, anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur VII itu, minta pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang lebih terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan atau pun gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.
Selain itu, Novita juga mengkritisi lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi akar berbagai persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan.
Novita mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina agar kebijakan yang diterbitkan tidak tumpang tindih.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegasnya.
Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia bagi pelaku usaha dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.
Komentar