oleh

Begini Cara Anak Buah Prabowo Kawal Amanat UUD 45 Di Pemilu 2019

Jakarta, Liputan.co.id – Di negara mana pun di dunia, sebuah penyelenggaraan Pemilu harus berlandaskan kepada undang-undang dasar yang berlaku di negaranya masing-masing.

Ketentuan tersebut menurut anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Moh Nizar Zahro juga berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

“Kalau ingin pemilu presiden dan legislatif dinyatakan sah, president treshold harus nol. Itu sesuai dengan UUD 45 dan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Nizar, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Kalau pemilu serentak tahun 2019 tidak mengacu kepada UUD ujar politikus Partai Gerindra ini, maka Pemilu tidak sah secara konstitusional. “Siapa pun yang menang, juga inskonstitusional,” tegasnya.

Untuk mengawal agar penyelenggaran Pemilu nanti tidak bertentangan dengan UUD 45 dan keputusan MK lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur itu, Fraksi Gerindra tetap memilih Paket Opsi B.

“Opsi B itu substansinya, presidential threshold nol persen, Parliamentary Threshold empat persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per daerah pemilihan 3-10, Metode Konversi suara Quota Hare,” ungkapnya.

Sikap Fraksi Gerindra tersebut imbuh Nizar, jangan dianggap asal beda dengan pemerintah atau fraksi lainnya di DPR. “Sikap tersebut merupakan komitmen Fraksi Gerindra mengawal amanat UUD 45 dan Putusan MK,” pungkasnya. (zul)

Komentar