JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengurangi kebijakan rem darurat di wilayah Ibu Kota, sejak hari ini 12 Oktober 2020. Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi itu disampaikan Anies pada, Minggu (11/10) kemarin.
Menanggapi kebijakan Pemrintah Provinsi DKI Jakarta ini, Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR, Ahmad Sahroni meminta agar PSBB transisi di wilayah ibu kota ini tidak dianggap remeh oleh masyarakat dan aparat di lapangan, hingga terjadi kelonggaran protokol Covid-19 yang sudah dijalankan selama ini.
“Tetap selalu mengenakan masker, tetap jaga jarak, dan pemerintah juga aparat tetap tegas mengawasi aturan ini,” kata Sahroni lewat keterangan tertulisnya, Senin (12/10).
Anggota Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, pihaknya memahami betul kebijakan Pemprov DKI Jakarta berlakukan PSBB transisi. Dalam kebijakan ini ada beberapa pelonggaran dalam beberapa aturan pembatasan sosial sebagai upaya menanggulangi penularan Covid-19. Selain itu, kebijakan ini didasarkan atas angka penularan yang terus mengalami penurunan di DKI Jakarta.
“Saya rasa kebijakan ini cukup beralasan. Karena memang data menunjukkan bahwa terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian di Jakarta dalam tujuh hari terakhir,” ucap Sahroni.
Lanjut Anggota DPR Dapil DKI Jakarta III ini, dengan melambatnya angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta, maka sektor ekonomi juga bisa kembali bangkit setelah sempat terhenti di era PSBB total. Kegiatan usaha juga tidak bisa terus menerus terhenti karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
“Selain itu, memang sektor-sektor usaha juga tidak bisa terus distop dalam waktu lama. Jadi memang harus balance memang kebijakannya,” jelasnya.
Dijelaskan anak buah Surya Paloh ini, perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat diharapkan selama massa PSBB, baik PSBB total maupun transisi. “Tetap waspada, jangan kendor, sampai vaksin ditemukan,” harap Sahroni. (rht)
Komentar