LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komite I DPD RI menerima aduan penyerobotan lahan petani sawit di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang diduga melibatkan PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM).
Melalui audiensi tersebut, Komite I DPD RI yang dipimpin Fachrul Razi Senator akan membentuk tim kerja untuk mengkaji lebih lanjut konflik penyerobotan lahan tersebut.
“Setelah mendengar dan menerima aduan dari para petani sawit Kalsel itu, kami akan segera melakukan koordinasi dengan membentuk Timja, yang akan mengundang pihak yang bersengketa sekaligus Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, para aparat penegak hukum dalam forum resmi menindaklanjuti hal ini,” kata Fachrul, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/22).
Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim secara resmi akan mengundang Pimpinan DPD RI untuk ikut hadir menyuarakan adanya indikasi kriminalisasi dan ketidakadilan terhadap para petani tersebut.
“Saya usulkan kepada pimpinan Komite I DPD RI untuk memberikan perhatian bagi para petani sawit Kalsel ini, kalau perlu kita secara resmi bisa mengundang Pimpinan DPD RI audiensi langsung ke Kalsel agar masalah ini bisa menjadi perhatian dan mendapatkan jalan keluar,” ujarnya.
Tim Advokasi Perjuangan Rakyat Kalsel Melawan Oligarki (JURKANI) yang dipimpin Denny Indrayana ini mengupayakan dan mengajak semua pihak menaruh perhatian terhadap kasus konflik penyerobotan lahan petani sawit di Kalsel untuk medapatkan keadilan.
“Kami mewakili para petani sawit di Kalsel berharap mendapat keadilan dan perhatian dari pemerintah, harus kemana lagi kami mengadu karena setiap laporan kami tidak ditindaklanjuti, terjadi ancaman dan kriminalisasi pada para petani, kami harap melalui Komite I DPD RI kami mendapatkan dukungan dan jalan keluar,” ujar Denny.
Denny menggambarkan bahwa kondisi masyarakat di Kalsel sangat kontras dengan perusahaan-perusahaan sawit dan tambang batubara yang beroperasi di kawasan tersebut. Menurutnya, sejumlah tambang dan perkebunan sawit di Kalsel telah dikuasai oleh sejumlah pengusaha yang diklaim punya pengaruh besar kekuasaan.
Pengaruh ini, kata dia, bisa dilihat dari sejumlah kasus yang dilaporkan ke penegak hukum, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. “Bahkan ada sebuah kasus di Kalsel yang sudah dilaporkan ke KPK namun belum ada titik terangnya sampai saat ini,” ungkapnya.
Komite I DPD RI akan membentuk tim kerja untuk mengkaji lebih lanjut konflik petani sawit di Kalsel ini.
“Saya harap para aparat penegak hukum, KPK tidak tebang pilih dalam mengungkap, mendukung upaya penegakkan hukum,” pungkas Fachrul.
Komentar