Hetifah Apresiasi dan Kritik Parekraf Indonesia

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi berbagai capaian sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Indonesia.

Apresiasi disampaikan Hetifah merespon laporan kinerja Menteri Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno untuk peningkatan devisa dari sektor pariwisata, kontribusi PDB pariwisata, ekspor Ekraf, jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara, nilai tambah ekonomi kreatif, dan jumlah kerja tenaga Parekraf.

Kemenparekraf memaparkan berbagai capaian sektornya yang berhasil melampaui target 2022 dan bahkan menargetkan capaian berkali lipat di tahun 2023.

Menurut data BPS pada Oktober 2022, kunjungan Wisman sudah mencapai 3.92 juta dan pergerakan Wisnus mencapai 633 juta. Sedangkan di sisi ekonomi kreatif, ekspornya sudah mencapai US$24,79 miliar atau meningkat 3,8 persen, dan dengan nilai tambah sebesar Rp1,236 triliun.

“Selain berbagai capaian yang disampaikan Menparekraf, Indonesia juga telah meraih berbagai prestasi di level internasional,” ujar Hetifah, dalam rilisnya, Rabu (28/12/2022).

Terkait dengan berbagai prestasi internasional, Hetifah menyebut antara lain Provinsi Bali sebagai The Greatest Place 2022 oleh Majalah TIME, The World’s Happiest Holiday Destinations 2022 oleh Club Med Prancis.

Bahkan, peringkat Indonesia dalam Global Tourism Index meningkat, karena Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2022 berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI). “Lonely Planet memasukkan Raja Ampat ke dalam daftar ‘Best Travel Destinations’ untuk tahun 2023, dan masih banyak capaian lainnya,” ungkap Hetifah.

Namun, Hetifah memberikan beberapa catatan evaluasi yang perlu diperhatikan sektor Parekraf Indonesia, di antaranya kasus polemik tiket dan izin masuk Komodo dan Candi Borobudur.

“Pertama, ketidakpastian harga tiket mempengaruhi minat para wisatawan asing bahkan banyak yang membatalkan perjalanannya ke wilayah Labuan Bajo dan Candi Borobudur. Ini merugikan pelaku usaha lokal. Namun, di sisi lain, pemerintah menilai kebijakan tersebut untuk konservasi cagar budaya dan alam,” ucap Hetifah.

Selain itu, Hetifah menyoroti implementasi Program Desa Wisata yang dinilai belum optimal. “Program Desa Wisata sangat baik untuk memajukan usaha wisata lokal, namun pada implementasinya belum optimal,” ujarnya.

Contohnya, kata Hetifah, kurangnya perhatian dinas pariwisata dalam program pengembangan dan pendampingan, serta persoalan dana yang masih masuk Dana Desa dan bukan APBN/dana Dispar.

“Selain itu terjadi kebingungan akibat nomenklatur yang tumpang tindih, seperti kata ‘Desa’ yang masuk ranah Kemendes dan ‘Wisata’ yang masuk ranah Kemenpar,” kata Hetifah.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengungkap dua regulasi yang menjadi perhatian masyarakat.

“UU KUHP dengan pasal zina yang dikhawatirkan akan diimplementasikan secara ugal-ugalan dan merugikan wisatawan mancanegara. Selain itu, ada rencana revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga berbagai hal di tahun 2022 dan masukan dari semua stakeholders harus menjadi masukan perbaikan UU tersebut,” kata Hetifah.

Terakhir, Hetifah mengingatkan pentingnya membangun komunikasi publik hingga ke tingkat terkecil.

“Berbagai persoalan di atas sebenarnya dapat dihindari jika informasi yang sampai ke masyarakat lebih utuh. Karenanya, saya mendorong upaya komunikasi publik yang lebih menyeluruh ke segala pihak dan tingkat, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pelaku Parekraf, agar satu pemahaman dan dapat bergerak bersama lebih cepat,” pungkasnya.

Komentar