Komite I DPD RI Usulkan UU Antimoney Politic

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Untuk mewujudkan Pemilu bersih perlu ada undang-undang Antimoney Politic dan penguatan peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI.

Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu UU Antimoney Politic untuk mencegah kecurangan pelaksanaan Pemilu.

“Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan Pemilu dalam berbagai bentuk,” kata Sylviana, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Senada, Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada sidang paripurna tersebut juga menekankan penguatan terhadap Bawaslu RI. Selain itu, Filep mengapresiasi atas hasil pelaksanaan Pemilu di Papua Barat yang berlangsung aman tertib dan damai.

“Meski masih banyak perbaikan tapi saya apresiasi pelaksanaan Pemilu di Papua, saya berharap orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

Lain halnya, Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman menyoroti lembaga pemasyarakatan yang ada di sana perlu segera rehabilitasi, karena sudah tidak layak dan melebihi dari kapasitas yang tersedia.

“Saya melihat hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakan kita, sehingga perlu rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah,” ungkapnya.

Tema reses Komite I DPD RI kali ini adalah pengawasan terhadap Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Komentar