DPD RI Nilai Masyarakat Di Daerah Sulit Dapat Rumah Layak Huni

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai masyarakat di daerah masih mengalami kendala untuk mempunyai rumah layak huni.

Salah satu penyebabnya, kata anggota DPD RI Abdi Sumaithi, tingginya harga properti sehingga masyarakat sulit memiliki rumah layak huni.

Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/24).

“Daya beli masyarakat yang rendah, menjadikan perumahan dan permukiman di Banten menjadi tidak tertata dengan baik. Sehingga muncul yang namanya rumah-rumah tidak layak huni atau permukiman kumuh,” kata Abdi Sumaithi usai memberikan laporan reses terkait Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemungkiman.

Senator asal Banten ini menjelaskan, pertumbuhan perumahan yang ada di Kabupaten Tangerang justru menimbulkan persaingan bisnis antarpengembang yang tidak sehat.

Pengembang, lanjutnya, berbondong-bondong memasarkan perumahannya dengan harga serendah mungkin, namun tidak memperhatikan kualitas bangunan.

“Pengembang-pengembang berusaha memasarkan perumahan dengan harga murah, mungkin tanpa memperhitungkan kualitas dan legalitasnya,” jelasnya.

Sedangkan, anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni menilai permasalahan perumahan di Jawa Barat menjadi persoalan utama.

Menurutnya banyak jumlah penduduk di Jawa Barat tidak diimbangi dengan perumahan yang layak. “Masalah perumahan di Jabar memang menjadi permasalahan utama. Maka Pemda Jabar meminta DPD RI untuk mendesak Kementerian PUPR membangun rumah susun,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengatakan bahwa permintaan perumahan sangat tinggi di daerah perkotaan seperti Makassar.

Menurutnya, meski permintaan perumahan sangat tinggi, tetapi sejauh ini untuk suplai tidak selalu dapat mengimbanginya.

“Hal ini menyebabkan harga properti yang semakin tinggi dan kesulitan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Lily.

Komentar