LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, turun langsung ke Kabupaten Tangerang, untuk meninjau pembongkaran pagar laut.
Pagar laut yang terbentang disepanjang laut Kabupaten Tangerang ini yang sempat menuai kontroversi.
Dalam kunjungan tersebut, Titiek didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dengan menaiki tank amfibi jenis LVT-7 yang diterjunkan untuk memudahkan proses pemantauan.
Tak hanya itu, turut hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan.
Petugas yang bertugas di lapangan menargetkan pencabutan pagar laut sepanjang 5 kilometer pada hari ini, dengan proses yang dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pada 18 Januari 2025, pagar laut sepanjang 2,2 kilometer telah berhasil dibongkar.
Titiek menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut harus diusut dan diwajibkan menanggung biaya pembongkaran yang kini menjadi beban negara.
“Siapa pun yang memasang pagar ini harus bertanggung jawab. Mereka yang membangun, seharusnya mereka juga yang membongkar,” kata Titiek Soeharto, Rabu (22/1/2025),
“Sekarang aparat kita yang mencabutnya dengan dana negara, semoga kita bisa menuntut mereka untuk mengganti biaya yang dikeluarkan,” ujar Titiek.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pagar laut tersebut memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Setidaknya terdapat 263 bidang tanah yang telah bersertifikat, dengan rincian sebagai berikut:
234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang dimiliki oleh perorangan dan 17 bidang memiliki Surat Hak Milik (SHM).
“Terdapat 263 bidang yang bersertifikat HGB, dengan sebagian besar dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, serta PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang,” jelas Nusron.
Dengan adanya sertifikasi ini, polemik terkait legalitas pagar laut semakin menjadi sorotan, dan pembongkaran yang dilakukan pemerintah kini memasuki tahap krusial untuk mengembalikan akses laut kepada masyarakat.
Komentar