LIPUTAN.CO.ID, Sorong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty mengatakan banyak pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, du Papua Barat, yang disorot publik, termasuk oleh Greenpeace.
“Pembangunan industri tambang nikel di Raja Ampat sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” kata Evita, usai melakukan kunjungan reses Komisi VII DPR RI di Kota Sorong, Rabu (28/5/2025).
Dia mengaku kagum terhadap kekayaan alam Raja Ampat yang bukan hanya terletak pada pantai dan lautnya, tetapi juga pada sungai, hutan, dan seluruh ekosistem yang menyatu sebagai potensi pariwisata berkelas dunia.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata tidak boleh dikorbankan demi eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keseimbangan lingkungan.
“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Evita juga mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan tambang yang baru mulai beroperasi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mendesak evaluasi terhadap izin-izin tambang yang ada, serta meminta kejelasan mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.
“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi, apakah ini akan diteruskan? Suka tidak suka, harus kita katakan: bisa menjaga ekosistem? Bohonglah itu!,” tegasnya.
Evita menuntut para perusahaan tambang untuk transparan mengenai rencana mereka dalam melindungi lingkungan, khususnya ekosistem laut dan terumbu karang yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah agar tidak mencemari kawasan pesisir.
“Kita ingin penjelasan, apa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjamin ekosistem kepariwisataan tidak rusak, menjamin kekayaan laut tidak tercemar, dan bagaimana dengan pembuangan limbahnya? Banyak hal yang harus kita dalami di Komisi VII,” pungkasnya.
Komentar