LIPUTAN.CO.ID, Padang – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatra Barat, Irman Gusman, menyatakan mendukung penuh Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, memberantas penyalahgunaan narkotika dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Irman setelah berdiskusi dengan Kapolda Sumbar mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, dan tingginya harapan masyarakat terhadap kepolisian, di Kota Padang, Kamis (23/7/2024).
“Harapan masyarakat kepada Polda Sumatra Barat sangat tinggi. Masyarakat Minangkabau juga kritis dan aktif menyampaikan pengaduan,” kata Irman.
Diketahui, ancaman narkotika di Sumatra Barat memang memerlukan perhatian serius. Sepanjang Semester I 2026, Polda Sumatra Barat dan seluruh jajaran mengungkap 705 perkara dengan 916 pelaku, dan menyita 41,66 kilogram sabu, 586,3 kilogram ganja, dan 593 butir ekstasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.
Senator Indonesia asal Sumatra Barat itu mengapresiasi keseriusan Kapolda Sumbar dalam menangani peredaran narkotika, termasuk instruksi kepada seluruh Kapolres agar melaporkan dan memublikasikan hasil pengungkapan perkara kepada masyarakat.
Menurut Irman, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir.
Penyidikan, lanjutnya, harus menjangkau bandar, pemodal, pengendali jaringan, aliran dana, serta pihak yang memberikan perlindungan.
“Jangan sampai yang tertangkap hanya kurir, sedangkan pengendali dan pemodalnya tetap beraksi. Penindakan harus sampai ke akar jaringan,” tegasnya.
Irman juga menekankan pentingnya membedakan bandar dan pengedar dengan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika.
Pecandu dan korban penyalahgunaan yang memenuhi ketentuan perlu diarahkan kepada asesmen dan rehabilitasi, sedangkan bandar dan jaringan pengedar harus ditindak tegas.
Selain penindakan, Irman menawarkan kolaborasi dengan Polda melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pencegahan yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah nagari, media, dan organisasi kemasyarakatan.
“Tokoh masyarakat dan berbagai simpul pemangku kepentingan harus menjadi mitra strategis kepolisian. Mereka dapat berperan dalam edukasi, pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta mendorong masyarakat berani melapor,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut juga dapat diarahkan untuk mencegah perjudian, premanisme, kekerasan, pertambangan ilegal, dan berbagai kejahatan lain yang mengganggu keamanan masyarakat.
Irman berharap kepemimpinan baru Polda Sumatra Barat semakin memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
“Saya mendukung penuh langkah Kapolda dan ini harus jadi gerakan bersama melindungi generasi muda serta memberantas narkoba dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.
Komentar