Panglima TNI: Impor Illegal Beresiko Tinggi Bagi Ekonomi dan Penerimaan Negara

Jakarta, liputan.co.id – Impor illegal beresiko tinggi karena dapat merusak daya saing industri dalam negeri, karena harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dari pada barang-barang impor illegal. Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya potensi penerimaan negara dan berdampak buruk bagi perekonomian Nasional

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Penertiban Impor Beresiko Tinggi, di Auditorium Merauke, Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2017).

Very high risk import diperkirakan hanya lima hingga 10 persen. Kecil dibandingkan dengan perolehan dari anggaran semuanya. Tetapi yang kecil ini kalau tidak benar-benar kita manage maka akan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Industri-industri kita akan hancur bahkan akan mati karena kalah bersaing dengan barang-barang impor illegal dan juga bisa ada rekayasa,” kata Gatot Nurmantyo.

Dia jelaskan, bahwa impor beresiko tinggi memiliki peluang penyelewengan lebih besar dan dapat mengakibatkan beredarnya barang illegal, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal. “Broker impor beresiko tinggi sering tidak memberitahukan secara rinci tentang jenis dan jumlah barangnya. Hal ini ada kaitannya juga dengan negara-negara lain yang menggunakan broker,” jelasnya.

Solusi penertiban impor beresiko tinggi menurut Panglima TNI, dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan pengawasan terhadap barang komoditas yang belum memiliki infrastruktur alat pemeriksaan dan pengawasan yang memadai.

“Setiap barang yang akan masuk ke Indonesia biasanya singgah dulu di Singapura, Hongkong, Guangzhou, Shenzhen dan sebagainya, kita bisa berkoordinasi untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dari sana untuk mengantisipasi praktek Impor Beresiko Tinggi,” sarannya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini sedang dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait dalam rangka menegakkan aturan bea masuk dan pajak. “Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sangat penting dalam rangka menegakkan aturan bea masuk pajak impor dengan membentuk tim penyelesaian perkara,” ujarnya.

TNI tegasnya, pasti mendukung terwujudnya keberhasilan seluruh program pemerintah dan turut serta melaksanakan pengawasan melalui peran dan fungsi TNI. “Untuk mendukung keberhasilan ini bukan hanya kapal laut tapi juga melibatkan Intelijen dan POM TNI untuk benar-benar mengawasi pelaksanaannya,” jelasnya.

Semua solusi penertiban impor beresiko tinggi pinta Panglima TNI, mutlak harus didukung dengan komando dan kepemimpinan yang kuat dari pejabat Dirjen Bea Cukai, kerja sama yang ketat, terbuka serta dukungan dari semua stakeholder yang ada.

“Saya menilai ada langkah yang sangat strategis dengan hadirnya KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, PPATK, Kepala Staf Kepresidenan, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Kalau kita semuanya bekerja sama, saya yakin akan bisa menyelesaikan permasalahan yang kelihatan kecil, namun dampaknya besar kepada negara,” pungkas Panglima TNI. (zul)

Komentar