Jangan Sampai Utang Jadi Masalah Di Kemudian Hari

Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menyatakan penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tak bermasalah di kemudian hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Refrizal menyikapi posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, per tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 3.779,98 triliun.

“Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik untuk menghindari utang menjadi masalah di kemudian hari. Untuk itu adalah sebuah keniscayaan memastikan bahwa utang yang dibuat saat ini adalah utang produktif yang mengandung aspek ekonomi,” kata Refrizal, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Demikian juga halnya utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik. Kalau salah urus kata dia, malah bisa juga menjadi beban generasi mendatang karena salah sasaran.

Dia contohkan, pembangunan dermaga atau pelabuhan yang ternyata tidak tepat sasaran. Begitu diresmikan ternyata pelabuhan tersebut tidak digunakan karena tidak tepat sasaran.

“Di beberapa daerah di Sumatera, saya menyaksikan banyak dermaga yang dibangun dengan APBN tetapi tidak digunakan karena pertimbangan pembangunan yang tidak tepat,” ungkapnya.

Sisi penting lainnya yang juga menjadi sorotan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini adalah besarnya utang yang ditanggung oleh negara yang diperkirakan mencapai 30 persen APBN 2018 dipakai untuk pembayaran pokok dan bunga utang.

“Angka 30 persen itu cukup besar. Jangan di banding dengan negara lain yang memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang Indonesia, sedangkan tingkat tax ratio kita hanya ada di kisaran 12 persen,” imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga menilai bahwa utang menjadi beban anggaran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pembayaran kewajiban utang pemerintah mencapai Rp 155 triliun atau 8,6 persen dari belanja negara. Angka ini melonjak menjadi Rp 182 triliun atau 9,7 persen dari belanja negara.

Sementara di tahun 2017, berdasarkan APBN 2017, kewajiban bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 220 triliun dan pada RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah, beban ini mencapai Rp 247 triliun atau 11,2 persen dari belanja negara. “Artinya, pembayaran bunga utang pada RAPBN 2018 lebih besar di banding belanja subsidi dan belanja fungsi perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp 172 triliun dan 162 triliun,” pungkasnya.

Komentar