Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Carles Simaremare menaruh harapan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah sakit umum di sejumlah daerah otonomi baru (DOB) dalam Provinsi Papua.
Sebab kata Carles, pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten dengan kategori Pratama itu adalah kewenangan penuh Pemerintah Pusat. Tapi sebagai representasi daerah di Ibu Kota, setiap Senator wajib mengingatkan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan minimal daerah.
“Pertama, saya sangat menghargai keputusan Pemerintah yang telah memekarkan sejumlah kabupten di Provinsi Papua, sebagai langkah strategis mensejahterakan masyarakat Papua. Kini tiba saatnya Pemerintah secara bertahap melengkapi infrastruktur di sejumlah daerah yang sudah dimekarkan,” kata Carles, Jumat (15/9/2017).
Rumah sakit lanjut peraih suara terbanyak di kontestasi pemilu legislatif Papua untuk DPD RI di 2014 lalu, merupakan kebutuhan dasar setiap warga Negara.
“Bahwa rumah sakit itu adalah kebutuhan dasar bukan omongan saya saja lho, tapi itu perintah konstitusi. Karena setiap kabupaten diharuskan memiliki minimal satu rumah sakit Pratama adalah perintah undang-undang, dengan sendirinya aspirasi yang saya sampaikan ke Bu Menkes kita ini ada dasar hukumnya. Hanya saja memohon agar diprioritas pembangunannya,” imbuh Carles.
Sejalan dengan permohonan pembangunan rumah sakit Pratama di Papua, Pendeta ini juga menaruh harapan agar Kementerian Kesehatan memprioritas program peningkatan gizi bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan Papua.
“Anak-anak di pegunungan Papua itu juga aset bangsa. Negara juga wajib membangun tingkat kecerdasannya melalui asupan gizi mulai dari dalam kandungan hingga masa pertumbuhan anak,” pintanya.
Terakhir, Carles mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang janji sejumlah pejabatnya yang akan membuat program Boarding School di kabupaten-kabupaten dalam Provinsi Papua.
“Kemendikbud sudah janjikan program Boarding School akan dilaksanakan di Papua. Masyarakat Papua menunggu janji tersebut,” pungkasnya.
Komentar