Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan relatif akan tertunda. Alasannya, karena tahun politik sudah dimulai yang ditandai dengan kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden.
“Target semula, kalau bisa sebelum pergantian tahun ini. Tapi kita tahun ini tahun politik, dan mulai akan ada kampanye. Karenanya, saya kira ini relatif tertunda. Berharap setelah April pencoblosan Pemilu, (pembahasan) ngebutlah,” kata Fahri, saat menerima delegasi Anggota DPD RI dan para Kepala Daerah Kepulauan antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/8/2018).
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini menegaskan, RUU Daerah Kepulauan bisa segera selesai sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 berakhir.
Dia jelaskan, ada satu variabel yang perlu disepakati, yakni berkaitan dengan alokasi anggaran khusus bagi daerah-daerah kepulauan. Jika penghitungan anggaran bagi daerah kepulauan disamakan dengan daerah tidak kepulauan dan berdasar pada luas tanah ujarnya, maka cara tersebut tidak proporsional. Karena di daerah kepulauan yang luas adalah lautnya, bukan daratan.
“Yang luas itu lautnya. Pulau kecil-pulau kecil, tapi lautnya luas. Sementara di daerah kepulauan alat transportasinya tidak biasa. Belum lagi rintangan transportasi di laut ada ombak dan sebagainya. Harus masuk di dalam hitungan, dan itu mencangkup,” jelas Fahri.
Dia juga berharap jika pemerintah menyadari, sebenarnya RUU ini menjadi peletakan dasar konsepsi awal bagaimana mengelola maritim di Nusantara. Selain itu, persaingan peradaban di dunia sudah dikuasai oleh negara-negara berbasis darat yang luas. Jika Indonesia ingin membangun dan bersaing dengan peradaban yang sudah besar, harus mengutamakan konsepsi maritim.
“Di darat ini kita terlalu banyak saingan. Peradaban besar yang ada sekarang adalah peradaban darat, semua China, Amerika. Itu semua peradaban darat. Peradaban laut itu kita. Kalau kita mau bersaing, lawan dengan konsepsi maritim,” pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Komentar