oleh

Dinasti Politik Kuat Di Daerah, Ketua MPR Minta KPK Tingkatkan Pengawasan

JAKARTA – Masih banyaknya terjadi kasus korupsi di daerah yang melanggengkan dinasti politik, atau politik kekerabatan. Hal ini terbukti dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Ini membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

“Mendorong Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan, serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7).

“Mengingat disanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik,” tambahnya.

Menurut Bambang Soesatyo, Pemerintah harus meningkatkan kerjasama, termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“ini untuk meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik,” ucapnya.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini menyarankan agar Pemerintah dalam menunjuk atau mengutus seseorang itu mengedepankan kemampuan, kompetensi dan integritas mereka dalam mengisi jabatan tertentu. Pasalnya, jika salah menunjuk maka akan terjadi dinasti politik di daerah tersebut.

“Pemerintah harap mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) calon pemimpin disetiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu, dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi dimasa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik,” tegas Ketua MPR. (***)

Komentar

Loading...