oleh

Sampoerna Foundation Ikut Di POP Kemendikbud Dinilai Konflik Kepentingan

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menilai kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Ironisnya, ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mundur dari POP yang dibiayai oleh APBN sebesar Rp595 miliar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan PGRI.

“Kita ketahui NU, Muhammadiyah dan PGRI telah berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain,” kata Ali dalam rilisnya, Senin (27/7/2020).

Seperti diketahui, PGRI, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud. Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak transparan.

Ali menduga, masuknya Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp20 miliar di Program Organisasi Penggerak, sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud yang menandatangani SK POP merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus di evaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai ada titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Kendati demikian, Ali mengapresiasi tujuan POP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Untuk itu, ia meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah mengevaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa,” imbuhnya.

Komentar

Loading...