JAKARTA – Ribuan massa yang tergabung dari serikat buruh, petani dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law di deoan Gedung DPR, MPR-RI pada, Kamis (16/7).
Dalam aksi tersebut, demonstran mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law, karena RUU tersebut tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Demonstran juga menuding DPR memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk membahas RUU tersebut.
“Kami desak RUU Omnibus Law dihentikan. DPR memanfaatkan pandemi untuk membahas Omnibus Law, mari bersama kita bersatu gagalkan Omnibus Law,” teriak orator.
Tidak hanya itu, massa demo juga menuding DPR telah mengkhianati rakyat dengan membahas RUU Cipta Kerja yang syarat dengan kepentingan kapitalis, dan menyampingkan kesejahteraan rakyat.
“RUU Cipta Kerja sebagai bentuk penghianatan DPR kepada rakyat, karena RUU Cipta Kerja syarat kapitalis. Imperailisme, merugikan, buruh, petani dan perempuan,” teriaknya.
“Yang lebih menakutkan dari corona adalah Omnibus Law, karena mematikan rakyat,” sambungnya.
Sementara itu, Presiden Forum Mahasiswa Nasional Dimas mengatakan dalam orasinya, Oemerintah saat ini benar-benar mengkabiri hak rakyat secara terang-terangan. Ini terlihat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahan, iuran BPJS naik dan terjadinya pemangkasan upah buruh.
“Hak rayat dikabiri oleh Rezim Jokowi, kebijakan rezim Jokowi tak berpihak kepada masyarakat, rezim Jokowi fasik ke masyakat lewat kenaikan iuran BPJS, demi menjaga perusahan besar di Indonesia, mereka rela memangkas upah buruh,” tegasnya.
Diketahui, aksi yang berlangsung usai ba’dah Zuhur itu dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Polisi akhirnya menutup sementara Jalan Utama Gatot Soebroto dari Cawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. (***)
Komentar