oleh

Ini Harapan Guspardi Terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menyatakan kondisi pandemi covid-19 membuat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) belum bisa berjalan, termasuk RUU Mayarakat Hukum Adat.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat. Begitu juga dengan pembahasan secara substansi dengan berbagai pihak lain juga belum dilakukan,” kata Guspardi, Senin (10/8/2020).

Saat ini lanjut anggota Komisi II DPR itu, Baleg sedang fokus membahas RUU omnibus law Cipta Kerja. RUU Masyarakat Hukum Adat sudah ada di Baleg tetapi belum pembahasannya karena ada skala prioritasnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) RUU Masyarakat Hukum Adat pernah melakukan satu kali rapat pasca penetapan RUU itu sebagai Prolegnas Prioritas 2020. Namun, pembahasan masih sangat awal dan belum masuk pada substansi RUU.

Meski begitu ujarnya, Baleg DPR tetap berkomitmen untuk segera melakukan pembahasan dan penyelesaian RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam waktu dekat ketika kebutuhan RUU yang terkait upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi rampung, RUU tersebut akan segera dibahas.

“Kita tentu nantinya akan membahas, akan menindaklanjuti setiap RUU yang sudah ditetapkan, khususnya yang menjadi prolegnas,” ujar Guspardi.

Ditegaskannya, pembahasan akan dilakukan dengan hati-hati dan terbuka agar keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat nantinya diharapkan akan bisa menguatkan serta melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Bukan sebaliknya justru mengkerdilkan keberadaan mereka.

“Jadi jangan sampai ada RUU justru membuat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terkendala secara administratif. Ini harus menjadi perhatian khusus dalam pembahasan RUU ini nantinya,” tegasnya.

Dia tambahkan, pembahasan akan ada masukan-masukan dan pengawalan dari berbagai pihak yang berkutat soal masyarakat adat, baik dari kalangan LSM, akademisi, dan publik.

Komentar