Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyatakan banyak fenomena menarik yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020 ini. Fenomena tersebut antara lain netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong kian meningkat yang sejalan dengan meningkatnya calon tunggal, dan melanggengkan dinasti politik, serta politik uang semakin sulit di kontrol.
Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran Pilkada Serentak 2020 dalam rangka mencari Pemimpin Pilihan Rakyat Rabu, (8/10/2020), diselenggarakan TVRI bersama sejumlah narasumber, satu diantaranya Fachrul Razi.
Dijelaskannya, sudah banyak pihak yang meminta penundaan Pilkada, mulai dari Komite I DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadiyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan Komnas HAM. “Namun proses Pilkada tetap jalan. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum ada indikasi akan menurun,” ungkap Fachrul.
Senator Indonesia asal Provinsi Aceh itu menegaskan, Komite I DPD tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020, juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan Pilkada secara asimetris, di mana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.
Dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun Pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yang sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pilkada. “Artinya, Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada,” tegasnya.
Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada Pilkada 2020 ini. TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yang ikut Pilkada.
Menanggapi hal tersebut, Fachrul menegaskan bahwa Komite I sangat mendukung edukasi politik yang dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yang memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyarakat dapat pemahaman yang baik.
“Komite I DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi Pilkada saat ini dengan menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU Nomor 10 tahun 2016. Komite I DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Di samping itu, Komite I DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangat rawan dipolitisir untuk kepentingan calon tertentu,” ujarnya.
Sebagai penutup, Fachrul mengharapkan, media khususnya media televisi dapat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah di mana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.
Komentar