JAKARTA – Penolakan terhadap rencana kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) oleh Amnesty International dinilai tidak tidak tepat, karena kunjungan tersebut resmi agenda kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan AS.
Kehadiran Menhan Prabowo ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang Alutsista. AS sebagai salah satu produsen Alutsista memang sedang membutuhkan Indonesia, karena selama ini membeli Alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia.
“Kami menyayangkan ada penolakan LSM atas kunjungan Menteri Prabowo ke AS, karena tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di Amerika untuk menolak Menhan RI, sebab jika terjadi deal kerjasama bidang Alutsista, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk pelanggaran HAM,” kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha lewat pesan tertulisnya, Kamis (15/10).
Dikatakan Tamliha, Undang-Undang TNI yang ada sekarang lebih menjadikan TNI hanya berkutat di bidang pertahanan, sementara tugas keamanan ABRI di zaman Orde Baru telah diberikan kepada Kepolisian. Olehnya itu, Tamliha yakin AS membutuhkan Indonesia dalam kerjasama Indo -Pasific, terutama mengantisipasi manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan
“Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam konflik di Laut Cina Selatan, sebab negara sekutu Amerika, yakni Filipina dan Australia bisa terancam,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Fraksi Partai Golkar Mutia Hafid mengakui dirinya belum mengetahui soal larangan Menhan Prabowo berkunjung ke Amerika. Dikatakan Mutia, Amerika saat ini begitu terbuka untuk menerima Prabowo.
“Saya kan gak tau belum menerima kabar penolakan yang saya tau beliau diterima dengan cukup baik di Amerika saat ini,” kata Mutia saat dikonfirmasi di Gedung DPR RI.
Sebelumnya, Amnesty Internasional meminta Pemerintah Amerika Serikat membatalkan izin visa dan kunjungan Menhan Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo yang bakal mengunjungi AS untuk menjalin kerja sama alutsista itu memang pernah dilarang masuk Negeri Paman Sam sejak tahun 2000 silam.
Kepergian Prabowo ke AS lalu mengundang kritik dari Amnesty Internasional. Berikut bunyi penolakan tersebut:
“Kami menulis surat ini untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang amat besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri AS kepada Prabowo Subianto untuk datang ke Washington DC untuk bertemu Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, dan Ketua Gabungan Kepala Staf AS, Jenderal Mark Milley, pada 15 Oktober
Direktur Nasional, Advokasi dan Urusan Pemerintahan Amnesty International USA, Joanne Lin, Kamis (15/10).
Komentar