JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk pantau langsung seleksi CPNS maupun PPPK, untuk memanilisir terjadinya arogansi dari kepala-kepala daerah karena kurang memahami masalah kepegawaian.
“Seleksi CPNS dan PPPK ini harus diperhatikan BKN, karena kepala daerah ini ada yang dari pengusaha dan preman, sehingga kurang memahami roh kepegawaian,” kata Junimart saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR Menpan-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (8/6).
Dikatakan Junimart, jelang seleksi CPNS dan PPPK ini apakah Panitia Petugas Khusus (PPK) sudah diberikan pembekalan yang cukup untuk memastikan kelancaran seleksi CPNS.
“Apakah memang sudah ada pelatihan khusus Pak kepada PPK? Ini untuk memastikan kalau PPK ini betul betul paham dengan mekanisme CPNS tersebut,” tanya dia.
Secara khusus, Junimart meminta BKN mengawasi pelaksanaan rekrutmen PPPK dari awal sampai akhir. Politikus PDI Perjuangan itu mengkhawatirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan marak jika kepala daerah diberi kewenangan meluluskan peserta seleksi CPNS maupun PPPK.
“Hal ini memicu arogansi pemda sehingga BKN harus berhati-hati agar tidak terjadi KKN,” ucapnya.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, formasi CPNS dan PPPK 2021 yang sudah ditetapkan sebanyak 698.618.
Angka tersebut meleset jauh dibandingkan target awal pemerintah sebanyak 1,3 juta ASN baik CPNS maupun PPPK.
“Pengadaan ASN tahun ini menggunakan sistem merit di mana formasi yang sudah kami tetapkan sebanyak 698.618,” kata Menteri Tjahjo
Untuk diketahui, KemenPAN-RB dalam rapat koordinasi virtual pada 6 Mei 2021 dengan pemda sudah menyampaikan rencana pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK pada 31 Mei. Namun, jadwal tersebut diundur. (***)
Komentar