JAKARTA – Dampak pemberlakuan Lockdown di Malaysia, sebanyak 7.300 pekerja migran asal Indonesia (PMI) dipulangkan ke Indonesia. Ribuan pekerja migran itu akan masuk Indonesia lewat pelabuhan Dumai, Riau.
Kada tangan ribuan pekerja migran dari Malaysia itu mendapat penolakan tegas dari Anggota DPR RI Effendi Sianipar. Pasalnya, jalur masuknya pekerja imigran itu dinilai tidak tepat hingga perlu dilakukan evaluasi.
Pasalnya, kata politisi asal Provinsi Riau itu data per hari Senin 7 Juni 2021, total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Riau telah mencapai 63.441 kasus. Dengan rincian isolasi mandiri 4.335 orang, dirawat di rumah sakit 867 orang, sembuh 56.546 orang dan 1.693 meninggal dunia.
“Kebijakan Pemerintah pusat yang menetapkan Pelabuhan Dumai di Riau, sebagai pintu masuk untuk kepulangan ribuan PMI dari Malaysia layak untuk ditinjau ulang. Dan seyogyanya dialihkan ke Provinsi lain, karena kasus Covid-19 di Riau saat ini terbilang sudah mengkhawatirkan,” kata Effendi Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/6).
Politisi PDIP ini mengakui dari ribuan pekerja migran Indonesia yang dipulangkan melalui jalur Dumai itu diantaranya memang ada yang merupakan warga Provinsi Riau. Akan tetapi kemungkinannya sangat sedikit, bila dibandingkan dengan warga dari luar Provinsi Riau.
“Banyak alasan untuk mendesak agar kebijakan itu dialihkan saja ke provinsi lain. Salah satunya tidak semua, melainkan hanya sebagian kecil saja PMI yang pulang dari Malaysia itu adalah warga Riau,” ucapnya.
Menurut Sianipar, dengan angka penambahan kasus baru Covid-19 di Riau yang mencapai 500 kasus. Sebaiknya Pemerintah Pusat, sudah harus dengan sendirinya mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu.
Tetapi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait tidak juga mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu. Anggota MPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu, memaksa agar proses pemulangan PMI mulai dari kedatangan di Pelabuhan Dumai, karantina hingga pemulangan PMI ke kampung halaman masing-masing, benar-benar dikawal ketat.
“Kalau memang Pemerintah Pusat tetap tidak mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu, maka konsekuensinya tegas semua proses pemulangan harus dikawal ketat. Jangan sampai memunculkan klaster baru nantinya,” tegas Effendi.
Begitu juga halnya dengan, ketersediaan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 dari kalangan para PMI itu nantinya. Anggota Komisi IV DPR RI itu, meminta Pemerintah Pusat juga menyediakan tempat penanganan tersendiri mengingat kondisi saat ini fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 di Riau sebanyak 94 persen sudah terisi.
“Tentu juga Pemerintah Pusat, harus menyediakan fasilitas kesehatan penanganan kasus Covid-19 khusus bagai para PMI dari Malaysia ini. Karena dengan lonjakan kasus Covid-19 di Riau saat ini, seluruh fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 sudah hampir penuh. Ditambah lagi, untuk mengantisipasi kemungkinan mutasi virus Covid-19 jenis baru yang bisa saja terjadi,” terangnya. (***)
Komentar