Liputan.co.id, Pontianak – Assesmen nasional, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dijadikan sebagai program unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek dinilai belum maksimal dilaksanakan.
Penilaian tersebut dinyatakan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau SMAN 1 dan SMKN 3 Pontianak, di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (8/10/2021).
“Dari sisi pemahaman, pengertian dan juga penerapan pelaksanaan assesmen nasional maupun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Bahkan jauh dari harapan, karena banyak pengajar belum memahami secara penuh program tersebut,” tegas Ferdi.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sejumlah program unggulan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia dan pelatihan. “Kami di DPR bersama Badan Keahlian Dewan atau BKD telah meneliti, bahwa program unggulan tersebut belum sesuai harapan. Penyebabnya antara lain kurangnya bimbingan teknis terhadap guru, birokrat serta sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Karena itu, Ferdi menegaskan, perlu evaluasi mendalam terhadap target yang diharapkan Kemendikbudristek dari program unggulan tersebut. “Keberhasilan program unggulan tersebut menurut saya memerlukan kajian terlebih dahulu secara baik dan benar, sebelum nantinya membuat kebijakan publik. Kebijakan bersangkutan langsung kepada rakyat, jangan sampai karena kebijakan tersebut rakyat menjadi korban,” pintanya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu meminta Mendikbudristke Nadiem Makarim dalam membuat setiap kebijakan publik harus melihat situasi publik secara keseluruhan, baik dari ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, hingga kondisi geografis.[liputan.co.id]
Komentar