Komite I DPD RI dan Panglima TNI Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Negara

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Permasalahan sengketa batas wilayah menjadi perhatian serius dan perlu diupayakan untuk segera diselesaikan karena menyangkut efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Oleh karena itu, Komite I bersama dengan TNI mendorong percepatan penyelesaian segmen batas wilayah negara yang masih terbengkalai.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dipimpin Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/2/2022).

Selain itu, untuk optimalisasi TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah negara diperlukan peningkatan kemampuan TNI khususnya Alutsista.

Dalam sambutannya, Fachrul menjelaskan, Rapat Kerja dengan Panglima TNI bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai kebijakan strategis TNI dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara khususnya, di wilayah perbatasan negara.

Disamping itu, lanjutnya, Komite I juga ingin mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat wilayah-wilayah perbatasan dalam membantu menjaga kedaulatan wilayah negara.

Sedangkan Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan ada beberapa permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dibagi atas aspek geografi, pelanggaran hukum, dan aspek Alutsista dan dukungan anggaran.

Walapun demikian, ujar Andika, TNI sebagai penjaga keutuhan dan kedaulatan negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan penyelesaian konflik, Panglima TNI menjelaskan tidak harus selalu menggunakan cara kekerasan. “TNI akan lebih mengedepankan penegakan hukum melalui mekanisme hukum positif,” tegasnya.

Berikut kesimpulan rapat:
Komite I DPD RI mengapresiasi upaya-upaya dan langkah-langkah yang diambil TNI dalam menjaga wilayah perbatasan negara (perbatasan darat, perbatasan laut, dan perbatasan udara) dan mendorong TNI untuk meningkatkan patroli di wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD RI sepakat dengan Panglima TNI terkait perlunya mendorong percepatan penyelesaian segmen batas wilayah negara yang belum selesai.

Komite I DPD RI sepakat dengan Panglima TNI terkait perlunya peningkatan alokasi anggaran Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI khususnya dalam menjaga wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD RI sepakat dengan Panglima TNI untuk menjalin kerja sama dan kemitraan strategis dalam rangka penyelesaian konflik-konflik di daerah dan pengelolaan wilayah perbatasan negara.[liputan.co.id]

Komentar