LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap kawasan perbatasan sangat dibutuhkan.
Sebagai komponen utama pertahanan, selain memiliki fungsi operasi militer dan non militer, TNI, kata Senator dari Provinsi Aceh itu, juga memiliki fungsi sosial di masyarakat.
“Perlu ada perbaikan pola penyebaran tentara ke daerah-daerah perbatasan di mana saat ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Pengiriman tentara ke daerah-daerah perbatasan perlu ditingkatkan secara masif,” kata Fachrul, saat Rapat Kerja dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022), membahas Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan, lanjut Fachrul, masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal, serta kondisi infrastruktur sangat minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah. Di sisi lain, potensi sumberdaya cukup besar.
“Minimnya infrastruktur di wilayah perbatasan mengakibatkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya,” imbuh Fachrul.
Sedangkan anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori mempertanyakan, bagaimana peran serta masyarakat di daerah perbatasan dalam penjagaan wilayah perbatasan.
“Jika penjagaan wilayah perbatasan hanya mengandalkan prajurit TNI tidaklah cukup karena tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan di Indonesia,” ujarnya.
Senator Intsiawati Ayus mempertanyakan koordinator pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan Selat Malaka dengan Provinsi Riau.
“Jika bicara tentang laut, pertahanan, dan keamanan, siapakah yang akan menjadi koordinator untuk pertahanan dan keamanan laut, kepada siapa masyarakat harus mengadukan permasalahan laut?,” tanya Anggota DPD RI dari Provinsi Riau itu.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti. Menurutnya, Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian lebih karena Pancasila terancam di titik perbatasan Sambas.
“Perlu penertiban di wilayah perbatasan Sambas karena banyak sekali orang yang menyamar lalu lalang dan luput dari pantauan TNI,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Jenderal TNI Andika Prakasa menjelaskan berbagai masalah di perbatasan. “Masalah perbatasan secara geografis masih overlap claim sehingga perbedaan versi ini melahirkan pelanggaran hukum menurut versi kita, namun menurut Negara tetangga bukan suatu pelanggaran,” jelasnya.
Dikatakannya, penyelesaian perbedaan claim batas Negara memang tidak mudah, Pemerintah perlu mendorong percepatan penyelesaian segmen batas wilayah Negara yang belum selesai itu.
“Pemerintah perlu meningkatkan patroli dan meningkatkan dukungan alokasi anggaran TNI di wilayah perbatasan,” imbuhnya.
Diakhir rapat, Fachrul mengatakan, Komite I DPD RI sepakat dengan Panglima TNI untuk menjalin kerja sama dan kemitraan strategis dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara dan penyelesaian konflik-konflik di daerah.[liputan.co.id]
Komentar