LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diharapkan dapat mengambil langkah strategis agar tidak terus menerus bertindak sebagai BUMN yang salah satunya mengimpor garam.
Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022).
“Harus dapat melakukan langkah-langkah pasti agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor garam. Sebab Indonesia memiliki negara dengan bentang pantai terpanjang nomor dua di dunia, seharusnya tidak terus menerus impor garam dari negara-negara lain yang justru bentang pantainya tidak sepanjang Indonesia,” kata Nyoman Patra.
Menurut politikus PDIP itu, salah satu kendala yang dihadapi sentra-sentra garam di Indonesia adalah peraturan Menteri Perindustrian yang mengharuskan garam berstandar nasional Indonesia atau SNI yakni mengandung yodium antara 30-80 ppm.
“Selama ini kan kendalanya di satu sisi garam banyak dibutuhkan, banyak dari internasional yang menyatakan bahwa mereka suka garam organik yang unsur kalsiumnya tinggi, unsur mineralnya tinggi. Di sisi lain, ada peraturan Menteri Perindustrian yang mengharuskan tentang SNI, ada batasan di sana,” ungkapnya.
Untuk itu, Nyoman berharap PT RNI (Persero) melalui anak perusahaannya dapat melakukan usaha-usaha khususnya berkaitan dengan persoalan garam dan kendala SNI tersebut.
“Jadi ada produksi yang tinggi garam kita, namun kita tetap melakukan impor garam, nanti PT Garam yang tergabung di RNI akan melakukan usaha apa?,” tanya Nyoman.
Salah satunya, menurut Nyoman, dengan melakukan afirmasi kepada sentra-sentra daerah penghasil garam dengan pendekatan-pendekatan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Seharusnya menurut kami, PT RNI yang salah satunya bergerak di bidang garam juga melakukan afirmasi agar garam produksi kita dari daerah-daerah sentra penghasil garam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar