LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo mengatakan, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah belum menjalankan langkah konkret mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar, sehingga pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 September 2022.
“Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan,” kata Sartono Hutomo, Rabu (31/8/2022).
Dia ingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik.
“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat yang diperparah dengan belum maksimalnya program Bansos,” ungkap Sartono.
Dikatakannya, Program Bansos pemerintah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal. Dia berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik.
“Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” pungkas Sartono.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar