LIPUTAN.CO.ID, Bandar Lampung – Anggota DPD RI Bustami Zainudin mengapresiasi dan mendukung sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Lampung bersama 15 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PC NU se-Provinsi Lampung yang mengajak semua pihak menolak politik uang dalam rekruitmen kepemimpinan di segala tingkatan.
“Sebagai kader NU, pribadi dan anggota DPD RI asal Lampung, saya sangat mendukung dan mengapresiasi sikap PWNU Lampung bersama jajaran pengurus PCNU menolak politik uang dan mengharamkan pemimpin yang dihasilkan dari proses politik uang,” kata Bustami Zainudin, di Kota Bandar Lampung, Minggu (30/10/2022).
Sikap PWNU dan PCNU Lampung itu lanjutnya, sejalan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bila seseorang menjanjikan atau memberikan uang bisa dipidana dan denda maksimal Rp1 miliar.
Melihat ketentuan undang undang tersebut, ujarnya, sudah sangat jelas, bahwa politik uang dalam proses pemilihan umum sangat dilarang karena masuk dalam kategori tindakan pidana.
Dijelaskannya, perangkat untuk menjalankan amanat Undang Undang Pemilu sudah sangat lengkap dan komprehensif disiapkan dan diadakan oleh pemerintah, baik itu KPU maupun Bawaslu dalam semua tingkatan. Masyarakat dan seluruh stakeholder terkait juga diberi kewenangan untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pemantauan. Tentu semua peserta pemilu, baik partai politik maupun individu-individu yang terlibat didalamnya, terikat aturan untuk tidak melakukan politik uang.
“Persoalannya adalah perangkat Pemilu yang ada belum sepenuhnya sempurna. Dengan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif dan pemilihan langsung dalam Pilkada maupun Pilpres telah membuat pertarungan politik begitu terbuka dan sangat liberal,” tegasnya.
Menurutnya, partai politik sebagai elemen penting dalam menyiapkan kepemimpinan bangsa terasa limbung dan terjebak dalam pragmatisme. Jika hanya mengandalkan kader sesuai kapasitas dan kualitas kader berdasarkan penilaian partai, bisa kalah bersaing untuk merebut kursi legislatif.
“Akibatnya, partai politik harus berkompromi untuk merekrut orang-orang populer non kader, yang punya modal uang besar. Dampaknya, banyak kader tulen tersingkir dalam persaingan,” ungkapnya.
Begitu juga dalam rekruitmen pemimpin di daerah maupun pusat, dengan pemilihan langsung kata Bustami, memberikan peluang kepada siapa saja bisa ikut dalam kontestasi politik. Ini tentu sangat menggembirakan karena seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama.
“Persoalannya, iklim yang begitu terbuka ini membuat kontestasi politik yaitu Pemilu berlangsung begitu terbuka, yang akhirnya uang terkesan menjadi segalanya. Rekam jejak, pengalaman dan berbagai indikator kadang menjadi tidak signifikan menjadi pertimbangan pemilih,” katanya.
Kondisi ini jelas Bustami, mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada KPU, Bawaslu maupun stakeholder lain terkait untuk tidak lelah melakukan pendidikan politik khususnya kepada para calon pemilih. Karena reformasi politik dimana rakyat bisa memilih secara langsung, tidak diikuti dengan percepatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Kondisi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa Pemilu di Indonesia cenderung sangat riuh dengan politik uang dan masyarakat menjadi sangat pragmatis.
“Kita tahu, sesuai dengan UU Pemilu bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, tanpa diikuti oleh pendidikan politik yang makin baik dan berkualitas, rakyat akan mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan karena begitu banyak calon, dan partai, ditambah lagi pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, Bupati/Wali Kota, Gubernur, dan juga Presiden akan dipilih secara bersama. Sungguh bisa dibayangkan bagaimana hiruk pikuk Pemilu di 2024 nanti,” ungkapnya.
Karenanya tegas Bustami, sikap yang diambil oleh PWNU Lampung bersama jajaran, menjadi inspirasi dan memantik perhatian semua pihak. Seluruh perangkat Pemilu harus bisa mendesain Pemilu berjalan secara lancar, sukses dan bebas politik uang. Keterlibatan seluruh pihak menjadi keniscayaan. Pendidikan politik kepada masyarakat pemilih harus benar-benar menjadi prioritas. Dan yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum atas semua pelanggaran Pemilu, harus di terapkan secara tegas dan tanpa kompromi.
Bustami optimis, Pemilu ke depan akan berjalan dengan lebih baik, lebih adil dan lebih jujur serta objektif. Rakyat sejatinya punya kecerdasannya sendiri untuk memilih sesuai dengan kata hati dan referensi yang di miliki. Jangan sampai para petualang politik dan kaum oportunis menguasai jagad perpolitikan Indonesia dengan selalu membodohi rakyat dengan politik uang, dengan narasi-narasi bahwa tanpa modal besar tidak akan terpilih dan menang, dan lain sebagainya.
“Sekali lagi, saya secara pribadi dan kelembagaan sangat mengapresiasi sikap yang telah diambil oleh PWNU Lampung bersama jajaran, untung menyonsong Pemilu yang lebih baik. Politik uang mesti kita lawan, demi masa depan bangsa yang lebih baik dan bersih,” pungkasnya.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar