oleh

Kontroversi Kampanye LGBT di Piala Dunia, Gus Hilmy Dukung Qatar Tegakkan Kedaulatan Hukum Negara

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sejak awal kick off, gelaran Piala Dunia 2022 menuai sejumlah kontroversi, di antaranya larangan kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tuan rumah Piala Dunia Qatar, telah melarang penggunaan simbol LGBT, termasuk ban bercorak pelangi OneLove.

Hal tersebut dikecam oleh berbagai negara, utamanya dari negara-negara di belahan Eropa. Mereka menganggap tuan rumah Piala Dunia tak siap sebagai penyelenggara sepak bola global dan menuduh tak punya rasa toleransi.

Menanggapi kontroversi itu, anggota DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyatakan mendukung sikap Qatar yang tetap menjaga kedaulatan hukum di negaranya.

Senator dari Yogyakarta itu menilai setiap orang yang datang ke suatu negara, sudah semestinya menghormati hukum di negara tersebut. Terlebih peserta Piala Dunia adalah delegasi resmi dari setiap negara yang hadir.

“Sikap Qatar sangat tegas dan harus didukung. Tidak ada kehormatan bagi suatu negara kecuali mempertahankan kedaulatannya, termasuk dalam wilayah hukum. Itu tidak boleh diintervensi. Kalau hukum di sana melarang LGBT, siapa pun yang datang sebagai tamu harus mau menghormatinya. Terlebih sebagai delegasi resmi negara, peserta Piala Dunia mestinya menghormati hukum yang berlaku di Qatar,” kata Gus Hilmy, Kamis (24/11/2022).

Lebih lanjut, Gus Hilmy menyayangkan sikap para menyerang Qatar dengan mengatakan intoleran. Menurutnya, intoleran diterapkan pada konteks ideologi, bukan pada hukum suatu negara.

“Hukum itu kan pedoman, yang melanggar akan dihukum. Berbeda dengan ideologi atau pemikiran, yang bisa saja setiap orang berbeda-beda, meskipun masih dalam satu wilayah hukum. Tidak mau menerima atau menghormati pendapat orang lain bisa disebut intoleran. Namun ketika ideologi itu telah dijadikan hukum, semua orang dalam satu wilayah hukum atau negara itu harus patuh, termasuk pendatang atau tamu. Justru yang tidak menghormati hukum suatu negara itulah yang intoleran,” tegasnya.

Gus Hilmy mencontohkan kasus WNA yang dihukum karena terlibat dalam pengedaran ganja. Di negara asal WNA tersebut, ganja memang sudah dilegalkan, tetapi ketika masuk ke Indonesia, maka ia berhadapan dengan hukum Indonesia.

Terkait kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia, Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai tidak ada masalah. Semua kebutuhan dan fasilitas telah disiapkan dengan baik.

“Kita semua sudah melihat, ya. Kita tidak meragukan kesiapan Qatar dalam penyelenggaraan sepak bola internasional itu. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menjamu dan memfasilitasi peserta turnamen maupun suporternya. Tetapi kalau maksudnya adalah kembali pada kampanye LGBT, saya kira itu bagian dari sikap kolonialisme. Merasa superior dan lebih berperadaban dengan melegalkan LGBT, sementara yang menolak dianggap tidak beradab. Persis sikap penjajah,” pungkasnya.

Komentar