JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen pemerintah melakukan hilirisasi industri merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia yang bertujuan untuk menggenjot investasi serta memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai lapisan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, strategi Bahlil membangun industri hilirisasi dinilai sangat tepat, karena lewat kebijakan ini Indonesia bisa menjadi negara maju, dan bukan sekedar negara berkembang.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilihat secara luas, karena larangan ekspor bahan baku mentah ini bisa menjadikan Indonesia negara kuat di kawasan ASEAN.
“Memastikan kepentingan domestik dalam negeri terakomodasi dalam pemenuhan sektor kegiatan ekonomi. Inilah saat terbaik membangun kembali strategi industri melalui hilirisasi yang didukung laju investasi tinggi, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata (inklusif) dengan upaya nilai tambah tersebut,” kata Yoseph Billie kepada wartawan, Selasa (17/1).
Menurut Yoseph Billie, kebijakan ini merupakan sebuah proses transformasi ekonomi dengan nilai tambah dari negara berkembang menjadi negara maju. Negara dengan sebaran pulau terbesar dan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, dan bonus demografi produktif di angka 69% dengan penduduk yang relatif muda, dan populasi terbesar keempat di dunia ini, Indonesia berpotensi menjadi negara maju.
“Potensi Indonesia untuk menjadi negara maju juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional mencapai rata-rata 5%. Kontribusi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kawasan Asia Tenggara juga terbilang besar dibandingkan negara lainnya, yakni mencapai 35,3%. Selain itu juga inflasi Indonesia relatif stabil dalam beberapa dekade terakhir pada level 4%,” ucapnya.
Selain itu, kata Yoseph, perlunya dukungan publik karena sangat berdampak pada stabilitas politik. Selain itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dalam kebijakan hilirisasi industri bisa terwujud dan berdampak positif kepada masyarakat secara langsung.
“Yang menjadi highlight adalah berdikari dalam ekonomi, dengan optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki bangsa ini, agar kehidupan rakyat Indonesia tidak tergantung asing,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lewat kebijakan pemerintah melakukan hilirisasi dinilai sangat tepat dengan ancaman resesi ekonomi dibeberapa negara besar di dunia. Lewat hilirisasi ini pula, investasi tahun ini dipastikan meningkat dari tahun kemarin.
“Jadi kebijakan pemerintah melakukan hiliriasi industi dan melarang ekspor bahan mentah adalah kebijakan yang tepat, ditengah perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang,” jelasnya.
“Ini menunjukan resesi global bertransmisi pada perlambatan investasi, perdagangan, produktivitas ekonomi, dan berdampak tingkat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Diakui Yoseph Billie, persaingan ekonomi itu ada antar negara untuk menghalangi Indonesia maju, namun pergaulan global dan politik bebas aktif tidak bisa tanpa kesetaraan yang wajib menjadi prinsip bagi Indonesia, tidak boleh diatur oleh negara lain.
“Seharusnya negara-negara lain menghormati keputusan kebijakan Indonesia. Dalam upaya demi menggenjot pertumbuhan investasi yang berdampak pada ekonomi nasional dengan hilirasasi Industri. Yang kedepannya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara industrialis, khususnya dibidang baterai mobil listrik dari bahan nikel dll,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi industri yang merupakan salah satu wujud transformasi ekonomi di Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi berbagai lapisan masyarakat.
“Hilirisasi itu tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama,” ujarnya.
Menteri Bahlil menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapat tantangan, salah satunya berupa gugatan Uni Eropa yang dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini, untuk hilirisasi tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO,” katanya. (***)
Komentar