LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim membatalkan surat pencabutan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah swasta di NTT.
Pencabutan BOS itu menurut Abraham, sangat menganggu operasional bagi sekolah-sekolah yang selama ini telah menerima.
“Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya terima laporan ada 49 sekolah swasta di NTT dicabut dana BOS untuk tahun 2023 ini. Mohon pak Mendikbudristek membatalkannya,” kata Abraham di Jakarta, Kamis, (16/2/2023).
Ia menyebut dana BOS banyak membantu pendidikan di NTT. Apalagi NTT merupakan provinsi miskin. Dengan dicabutnya dana tersebut, 49 sekolah tersebut terancam tutup.
“Semua yang dicabut untuk Sekolah Dasar (SD). Ada 35 di Kabupaten Kupang. Sisanya 14 ada di Rote. Itu yang baru lapor ke saya. Saya belum dapat laporan untuk kabupaten lainnya,” ujar anggota Komite I DPD RI ini.
Dijelaskannya, ke-49 sekolah tersebut sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Mereka telah mendidik anak-anak NTT. Banyak lulusan dari sekolah-sekolah tersebut yang menjadi tokoh masyarakat serta tokoh bangsa.
“Sayang kalau karena BOS dicabut, sekolah-sekolah itu ditutup. Mereka telah berjasa banyak,” tegasnya.
Dia berharap Kemendikbudristek mau mereview keputusannya dengan membatalkan pencabutan dana BOS. Jika ada masalah dengan 49 sekolah tersebut, diharapkan Kemendikbudristek bisa memberikan teguran tanpa langsung hentikan dana BOS.
“Mohon dibayarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses belajar-mengajar di semua sekolah itu dapat berjalan normal kembali,” saran Abraham.
Dia mengaku telah mengirim surat langsung ke Nadiem agar membatalkan pencabutan dana BOS tersebut. Dia berharap Nadiem bisa segera meresponnya.
“Saya baru kemarin kirim surat. Sudah diantar langsung ke Kemendikbud. Semoga ada respon baik dari pak menteri nanti,” imbuh Abraham.
Komentar