Jika Tak Menindak Pegawai Pencuri Uang Pajak, Sebaiknya Menkeu Mundur

LIPUTAN.CO.ID, JakartaAnggota Komisi III DPR RI, Santoso, minta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap secara utuh, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Kekayaan yang tak wajar dari salah satu mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, hendaknya jadi pintu masuk untuk membuka potensi transaksi keuangan yang mencurigakan di internal DJP dan Kemenkeu.

“Jika ditelusuri dengan teliti pasti akan banyak ditemukan transaksi mencurigakan itu. PPATK harus mengungkap transaksi itu kepada aparat penegak hukum yang selama ini tidak dipublikasi,” kata Santoso, di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Politikus Partai Demokrat itu menduga, tidak hanya Rafael yang perlu dilacak asal-usul harta kekayaannya. “PPATK yang selama ini tidak bersuara bahwa banyak transaksi mencurigakan dari oknum pegawai pajak sudah saatnya membuka apa yang sebenarnya terjadi, atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai pajak salah satunya Rafael,” ungkap Santoso.

Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut laporan pergerakan uang yang mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu sebagai hal yang fantastis.

Laporan itu diterima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Pergerakan uang itu dikatakan kebanyakan terjadi di Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak. “Fantastis sih kalau beneran,” kata Sahroni.

Meski demikian lanjut Sahroni, harus ada bukti yang cukup, terkait laporan pergerakan mencurigakan uang Rp300 triliun itu. Jika bukti sudah terpenuhi, maka barulah laporan tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Semoga Kemenkeu segera mendatangi PPATK untuk bertanya atas informasi dari Pak Mahfud MD,” katanya.

Pengungkapan secara jernih, jelas, dan gambang penting dilakukan agar tidak ada lagi pegawai pajak yang melakukan penyelewengan. Sebab, bukan hanya merusak nama baik Ditjen Pajak Kemenkeu, juga berpotensi merugikan keuangan negara apabila terdapat perilaku koruptif.

“Tindakan itu sebagai bagian agar pegawai pajak tidak lagi menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sekaligus merugikan keuangan negara,” ungkap Santoso.

Santoso beranggapan, momentum pengungkapan harta Rafael Alun menjadi pintu masuk PPATK, untuk menelisik rekening pegawai pajak lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mendukung langkah tersebut.

“Namun, harus memberi sanksi yang tegas kepada pegawai pajak yang menyalahi jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Jika Menteri Keuangan tidak menindak pegawainya yang mencuri uang pajak itu, sebaiknya Menteri Keuangan mundur. Memberhentikan pegawai yang tidak jujur itu lebih baik, dari mempertahankan mereka meski berkinerja baik dalam sisi administrasi,” pungkasnya.

Komentar