Mantap! Tiga Capres-Cawapres Sepakat Lindungi Petani Tembakau

JAKARTA – Masalah kesejahteraan petani tembakau di Indonesia masih menjadi masalah selama ini, karena belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Masalah kesejahteraan petani tembakau ini kemudian mendapat perhatian para calon Presiden dan calon wakil Presiden (Capres-Cawapres) di Pilpres 2024. Para Capres bersepakat untuk melindungi dan menyejahterakan petani tembakau di Indonesia.

“Saya kira posisi kami atau pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) yang pertama melindungi petani tembakau. Ini merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara. Bahkan termasuk juga untuk perlindungan kesejahteraan keluarga petani tembakau. Ini menjadi sangat penting,” kata Juru Bicara Timnas Amin Luluk Nur Hamidah, Kamis (23/11).

Hal itu disampaikan Luluk dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk, menilik visi calon presiden 2024 tentang keberlangsungan lapangan kerja pada industri hasil tembakau, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi IV DPR RI itu menjelaskan persoalan tembakau juga menyangkut tenaga kerja. Dimana banyak sekali industri hasil tembakau (IHT) yang menyerap tenaga kerja, mulai dari pemetik, perajam kemudian sampai pelintingnya. Bahkan kemudian sampai kepada toko klontong.

“Kalau dulu saja lebih kurang sepuluh juta tenaga kerja yang berkaitan dengan IHT. Selain itu, kontribusi pertembakauan bagi ekonomi nasional dari cukai rokok yang sangat besar, Rp178 Triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil, persoalan sosial dan juga industri.

“Jadi dari tembakau saja itu mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekedar kesehatan,” ujarnya.

Dia menegaskan posisi Prabowo dan Gibran adalah pro petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, mereka juga membela petani varietas lain serta nelayan Indonesia.

“Mereka bukan hanya sekedar bekerja tapi dia menjadi way of life. Menjadi gaya hidupnya. Oleh karena itu menjadi petani sudah ada undang-undangnya, pemberdayaan dan pelindung petani dan nelayan. Sekarang tinggal implementasi dari UU,” jelasnya.

Sementara perwakilan Tim Penenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Wisnu Brata menegaskan bahwa dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar dan Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya tembakau.

“Tahun 2013, saya dan teman-teman bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo,red) menyampaikan permasalahan petani tembakau, dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, Ganjar berani menyampaikan pernyataan di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan saat itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun IHT. Dia mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi, tetap harus mempertahankan keberadaan dari petani dan industri tembakau.

“Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” katanya menegaskan.

Di akhir diskusi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok, Sahminudin menjelaskan ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.

Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar.

“Ini tentu tidak baik kan jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit, sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Peserta Pilpres 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (***)

Komentar