Pakar Hukum Tantang KPU Buka Sistem IT dan Audit Forensik

JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Refly Harun, menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka sistem IT, serta dilakukan audit forensik digital oleh lembaga independen. 

“Salah satu chalenge kita adalah berani enggak KPU membuka sistem informasinya. Kita audit forensik, apakah sistem IT KPU itu memang fair, netral,” kata Refly usai orasi depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/24).

Karena, menurut Refly, ada rumor bahwa informasi yang masuk menyebutkan server IT KPU di China, Perancis, Singapura. Dan, tidak sepenuhnya dikuasai oleh KPU. 

“Bisa ada intruder, alogaritmanya bisa berubah sesuai keinginan angka yang di set dan lain sebagainya. Bahkan ada yang datang mengatakan, sebelum penghitungan suara itu Sirekap sudah ada isinya,” tuturnya. 

Menurut Refly, persoalan IT KPU ini ada Sirekap sebagai alat bantu untuk mengetahui proses penghitungan suara, dan ada juga penghitungan manual. 

“Tapi jangan lupa, penghitungan manual juga diinput kan ke dalam elektronik, di dalam sistem IT juga. Yang tidak pakai elektronik cuma di TPS, tulis tangan. Tapi ketika rekap di PPK itu pakai sistem elektronik. Rekap KPU Kabupaten/Kota pakai elektronik. Oleh karena itulah kita harus audit dulu, apakah ini betul-betul bersih dari kecurangan-kecurangan itu atau tidak,” ujarnya. 

Karena itu, Refly menganggap, sudah seharusnya IT KPU ini dilakukan audit forensik, supaya tidak menjadi gosip politik. 

“Libatkan paslon untuk melihat, (minimal) perwakilan dari paslon 1, 2, dan 3, serta para ahli IT. Nanti akan dilihat, apakah ini jujur atau tidak,” ujarnya. (***)

Komentar