LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI yang juga mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti kemungkinan keterlibatan pegawai Kejaksaan dalam skandal judi online yang tengah diusut.
Pertanyaan ini ia lontarkan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Bamsoet merujuk pada data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas judi online.
Temuan PPATK mencakup sejumlah besar pegawai, termasuk 97 ribu anggota TNI-Polri, 461 pejabat negara, termasuk anggota DPR, serta 1,5 juta pekerja swasta yang terlibat dalam jaringan tersebut.
“PPATK mengungkap adanya keterlibatan besar, termasuk di antara aparat penegak hukum. Jadi, saya ingin tahu apakah ada indikasi keterlibatan dari pihak kejaksaan dalam kasus ini,” kata Bamsoet saat rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung di Ruang Komisi III DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Mantan Ketua MPR ini juga menekankan adanya indikasi suap dalam skandal judi online, yang melibatkan perlindungan terhadap beberapa pihak, termasuk pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Bamsoet menyiratkan kekhawatiran bahwa praktik suap tersebut mungkin tidak hanya terbatas pada tingkat bawah, melainkan bisa melibatkan level yang lebih tinggi.
“Apakah praktik suap ini hanya melibatkan pejabat rendah, atau ada kemungkinan menjalar hingga ke tingkat yang lebih tinggi? Ini yang ingin saya tanyakan,” tegasnya.
Bamsoet juga secara langsung meminta klarifikasi dari Jaksa Agung terkait kemungkinan keterlibatan pegawai di lingkungan Kejaksaan yang terlibat dalam judi online.
“Karena skandal ini sudah menyentuh berbagai pihak, apakah ada pejabat atau pegawai Kejaksaan yang terlibat dalam jaringan judi online?” tanyanya dengan nada serius.
Pertanyaan ini menambah sorotan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan jaringan perjudian yang kompleks.
Bamsoet berharap ada transparansi dan langkah tegas dari Kejaksaan dalam menyikapi isu ini, mengingat taruhannya adalah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Komentar