LIPUTAN.CO.ID, Batam – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, berharap program kerja kementerian, badan dan lembaga pemerintahan terkait yang hadir dalam kunjungan kerja atau Kunker DPR RI di Kota Batam, Provinsi Kepulauan tidak berhenti pada wacana belaka.
Untuk itu menurut Willy, sejumlah program kerja perlu dievaluasi sehingga tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan nanti.
“Ada memang beberapa program yang itu tidak tepat sasaran. Lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” kata Willy usai memimpin Kunker Komisi XIII DPR, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (3/10/2025).
Contohnya, kata Willy, program pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
“Posbakum itu kan sekarang sudah zaman digital. Posko itu saya bilang tadi ada di tangan kita. Kenapa tidak declare saja? Dan sekarang kan ada fenomena no viral no justice. Masa kita bertindak harus berdasarkan viral dulu? Nah, ya kita bikin kanalnya,” jelasnya.
Selain itu, Willy juga menyoroti program desa binaan dari Imigrasi yang dinilai tidak tepat sasaran karena wilayah tersebut justru kerap menjadi transit. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya evaluasi agar pelaksanaan program tidak dipukul rata tanpa mempertimbangkan konteks daerah.
“Spiritnya yang harus tetap sama, tapi konteks itu bisa berbeda-beda. Jadi itu yang perlu kita periksa. Tidak harus kacamata kuda untuk menerjemahkannya di daerah. Nanti temuan-temuan ini pada masa sidang berikut akan kita evaluasi untuk disampaikan kepada kementerian,” ungkapnya.
Menurut politikus Partai NasDem itu, komunikasi dengan kementerian maupun pimpinan lembaga dan badan sangat penting agar kebijakan yang dijalankan lebih kompatibel.
“Birokrat ini kan ada sebuah hal yang mereka pegang. Kalau perintah, jalan. Mau hujan, mau panas, tabrak. Tapi satu sisi kita harus ngomong, ‘Eh, ini tidak kompatibel. Ini tidak relevan’,” ujarnya.
Lebih lanjut, Willy menyatakan Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam harus jadi etalase pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemberantasan perdagangan orang, dan narkotika.
“Demokrasi itu kan membutuhkan best practice. Best practice itu yang butuh kita eksekusi di sini bersama-sama,” ujarnya.
Terkait dengan posisi strategis Batam, Willy menegaskan perlu peningkatan standar pelayanan publik karena karena Batam bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga yang memiliki standar tinggi.
“Halaman kami harus bersih. Senyuman kami bukan hanya ramah, tapi ini loh buktinya. Karena kita langsung di-challenge dengan negara tetangga. Ini motivasi kita sama-sama, ayo kita bersaing dalam konteks pelayanan dengan negara tetangga,” pungkasnya.
Hadir dalam Kunker tersebut antara lain Pejabat Kementerian Hukum, Pejabat Kementerian Ham, Pejabat Dirjen Imigrasi, Pejabat Dirjen Pemasyarakatan, Pejabat LPSK, dan para Kakanwil terkait.
Komentar