LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah menata ulang program prioritas di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menurut Said, situasi geopolitik yang memanas berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian nasional sehingga pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar mendesak untuk dijalankan.
“Pertama tentu kami berharap agar dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Itu yang pertama, dan itu memang harus dilancarkan, namanya juga program prioritas dan mendesak,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
Ia menambahkan program yang memang penting tetapi tidak bersifat mendesak masih dapat dilaksanakan dengan skema pembiayaan multi-years atau tahun jamak.
“Namun terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak,” imbuhnya.
Selain menyoroti program prioritas, Banggar DPR juga meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi.
Said menilai banyak subsidi selama ini tidak tepat sasaran, bahkan diperkirakan mencapai sekitar 80 persen.
“Dari sejak 2017 Badan Anggaran DPR merekomendasikan agar pakai retina mata atau finger print bagi penerima subsidi. Kalau kompensasi banggar DPR tetap bertahan, khusus untuk kelompok menengah, wajib dipertahankan,” ungkapnya.
Ia menilai subsidi seharusnya difokuskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan dinikmati kelompok ekonomi atas maupun sektor industri.
“Tapi untuk kelompok atas dan industri, segera dihapus, ditiadakan, karena jadi beban, lemak bagi APBN kita,” kata Said menambahkan.
Ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah, terutama setelah serangan militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, dinilai berpotensi memicu dampak ekonomi global.
Situasi tersebut dikhawatirkan ikut memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah didorong mengambil langkah kebijakan yang lebih tajam untuk meredam dampak gejolak internasional terhadap APBN dan perekonomian nasional.
Komentar