oleh: Rahmat Bin Ayyub
Dalam birokrasi pemerintahan, pengunduran diri pejabat tinggi memang bukan sesuatu yang mustahil. Namun ketika dua pejabat eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mundur hampir bersamaan, wajar jika publik mulai bertanya-tanya.
Peristiwa seperti ini bukanlah kejadian lazim dalam struktur birokrasi Indonesia. Karena itu, mundurnya dua direktur jenderal tersebut memantik spekulasi sekaligus membuka ruang diskusi tentang bagaimana sebenarnya tata kelola proyek infrastruktur negara berjalan.
Jika mengacu pada point-point yang disampaikan Hersubeno Arief, pengunduran diri dua direktur jenderal secara serentak jelas tidak bisa dilihat sekadar sebagai peristiwa administratif biasa.
Dalam praktik birokrasi, pergantian pejabat eselon I lebih sering terjadi melalui mekanisme rotasi, mutasi, atau promosi. Pengunduran diri secara bersamaan jarang terjadi.
Situasi ini pun memicu rasa ingin tahu publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Pertanyaan itu semakin menguat ketika muncul kemungkinan keterkaitan dengan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit tersebut mengungkap indikasi potensi kerugian negara dalam proyek infrastruktur bernilai besar. Temuan seperti ini bukan hal kecil.
Dalam banyak kasus, laporan audit yang menyangkut potensi kerugian negara sering memicu tekanan administratif maupun politik di kementerian terkait. Pada titik inilah publik kemudian menunggu penjelasan resmi pemerintah. Dan akhirnya, penjelasan itu datang.
Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pengunduran diri kedua pejabat tersebut berkaitan dengan temuan audit BPK mengenai indikasi potensi kerugian negara di lingkungan kementerian.
BPK, menurut penjelasan pemerintah, telah dua kali menyampaikan surat terkait temuan tersebut. Surat pertama dikirim pada Januari 2025 dengan estimasi potensi kerugian negara hampir Rp3 triliun.
Dalam surat tersebut, kementerian diberi waktu hingga Juli 2025 untuk melakukan tindak lanjut melalui mekanisme pengawasan internal.
Namun perkembangan berikutnya menunjukkan tindak lanjut itu dinilai belum memadai. BPK kemudian mengirimkan surat kedua pada Agustus 2025.
Dalam surat lanjutan ini, estimasi potensi kerugian negara menyusut menjadi sekitar Rp1 triliun. BPK juga merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mempercepat pengembalian aset negara yang bermasalah.
Menurut Dodi, setelah hasil awal audit dipaparkan, kedua direktur jenderal tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Langkah itu disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh kementerian memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran negara.
Meski demikian, muncul pula pertanyaan lain yang tidak kalah penting: apakah ada kemungkinan terjadinya fenomena “pejabat yang dikorbankan”? Dalam praktik birokrasi, situasi seperti ini bukan hal yang asing.
Pejabat teknis pelaksana sering menjadi pihak pertama yang diminta bertanggung jawab, sementara persoalan yang sebenarnya bisa saja memiliki akar yang lebih kompleks dan melibatkan rantai keputusan yang jauh lebih panjang.
Di sinilah pentingnya transparansi. Tanpa penjelasan terbuka dari pemerintah, ruang spekulasi akan semakin melebar. Publik bisa saja menafsirkan bahwa ada persoalan yang lebih besar yang sedang ditutupi.
Di sisi lain, peristiwa ini sebenarnya juga dapat dilihat sebagai momentum evaluasi bagi tata kelola proyek infrastruktur nasional. Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan anggaran besar dan kecepatan eksekusi.
Namun di saat yang sama, besarnya anggaran tersebut juga menuntut sistem pengawasan yang kuat serta mekanisme akuntabilitas yang tidak kalah kuat.
Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pengelolaan proyek negara harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses audit.
Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, proyek infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat justru berpotensi menimbulkan persoalan keuangan negara di kemudian hari.
Pada akhirnya, mundurnya dua direktur jenderal di Kementerian PU tidak bisa sekadar dipandang sebagai pergantian pejabat biasa. Peristiwa ini berpotensi terkait dengan persoalan yang lebih luas, mulai dari temuan audit hingga mekanisme tata kelola proyek infrastruktur itu sendiri.
Karena itu, penjelasan yang terbuka dan jujur dari pemerintah menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk meredam spekulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik bahwa setiap persoalan dalam pengelolaan anggaran negara benar-benar ditangani secara akuntabel.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan, perjanjian transfer data yang diteken dalam perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan pelindungan data masyarakat.
Sukamta dalam pernyataan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan, perlindungan hak individu merupakan merupakan kewajiban negara. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan untuk memastikan setiap data warga Indonesia terlindungi oleh sistem hukum.
“Transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern. Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara,” kata dia.
Menurut dia, momentum ini harus digunakan untuk mempercepat pembangunan tata kelola data nasional yang kredibel, transparan, berdaya saing global, dan tetap selaras dengan kepentingan nasional.
Pendekatan yang diperlukan, tutur dia, bukan proteksionisme data maupun liberalisasi tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kelancaran arus data untuk pertumbuhan ekonomi dan kepastian perlindungan hukum bagi warga negara.
Berkenaan dengan itu, dia menilai ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan ditindaklanjuti oleh lintas pihak. Salah satunya, yaitu pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen.
“Pembentukan lembaga yang independen dan memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai menjadi prioritas. Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif,” katanya.
Terkait hal itu, pemerintah diketahui sedang menggodok Peraturan Presiden yang diamanatkan oleh pasal 58 UU Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
“Saya mendesak Pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan rancangan perpres ini,” pesan dia.
Penyusunan aturan turunan komprehensif juga tidak kalah penting. Peraturan pemerintah (PP) amanat UU PDP harus memperjelas kriteria negara dengan perlindungan memadai, mekanisme evaluasi berkala, serta standar kontrak perlindungan data lintas batas.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya klasifikasi data strategis. Menurut dia, perlu ditetapkan kategori data sensitif strategis yang memerlukan pengamanan tambahan, seperti kesehatan, biometrik, dan infrastruktur kritikal.
Mekanisme pengaduan dan remediasi lintas negara juga dinilai perlu untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, negara harus menyediakan jalur pengaduan yang jelas dan dapat diakes seluruh warga negara apabila terjadi penyalahgunaan data di luar negeri.
Ia pun mengingatkan urgensi evaluasi berkala atas status kelayakan atau adequacy. Menurut dia, pengakuan suatu negara sebagai “adequate” sebaiknya bersifat dinamis dan dievaluasi secara periodik berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik di negara mitra.
Berikutnya, penguatan infrastruktur data domestik tidak boleh luput. Transfer data lintas negara, kata dia, tidak boleh menghambat pengembangan pusat data nasional dan industri komputasi awan (cloud) domestik. Keduanya harus berjalan paralel.
“Ini momentum untuk mempercepat konsolidasi tata kelola data nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga mampu menjadi pemain penting global di pasar digital,” kata dia.
Komentar