LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan oleh teman anaknya usai membully.
Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.
“Kepolisian dan sekolah harus mengusut kasus ini secara transparan dan profesional,” kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Sebelumnya, kasus dugaan bullying terhadap seorang siswa SMP berinisial RZM (14) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi perhatian publik setelah ayah korban dilaporkan ke polisi oleh pihak terduga pelaku bully yang tak terima ditegur atas perbuatannya.
Bahkan, ayah korban juga dipanggil oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk diperiksa dan dimintai keterangan akibat laporan tuduhan intimidasi terhadap terduga pelaku itu. Karena itu, orang tua korban dikabarkan akan mengadu ke Komisi III DPR RI.
“Langkah tersebut merupakan hak warga negara yang harus dihormati dalam sistem demokrasi dan mekanisme pengawasan publik,” kata Abdullah.
Abdullah pun turut menyoroti berkembangnya perhatian masyarakat di media sosial yang mempertanyakan transparansi penanganan kasus, profesionalisme aparat penegak hukum, hingga langkah perlindungan terhadap korban.
“Tidak menutup kemungkinan Komisi III akan meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait apabila memang diperlukan, Ini bagian dari fungsi pengawasan DPR agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak menimbulkan dugaan adanya ketimpangan perlakuan,” lanjut Abdullah.
Politikus PKB itu menegaskan, bullying merupakan musuh dunia pendidikan. Perundungan merusak masa depan korban, mencederai tujuan pendidikan yang seharusnya membentuk karakter, rasa aman, dan lingkungan belajar yang sehat bagi peserta didik.
“Dampak perundungan terhadap anak bukan hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat menghancurkan kondisi psikis dan mental korban. Karena itu, kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.
Abdullah pun meminta seluruh pihak, termasuk sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan korban mendapatkan perlindungan psikologis dan rasa aman selama proses berjalan.
“Juga harus ada evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dan pencegahan bullying di lingkungan sekolah agar kasus serupa tidak terus berulang, jangan sampai seorang anak kehilangan masa depan hanya karena lingkungan di sekitarnya gagal melindunginya.” pungkas Abdullah.
Komentar