Penyelenggaraan Haji, Pengamat: Kalau Sama Saja dengan yang Sudah-sudah, Tak Perlu Kemenhaj

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji tahun 2026 belum bisa dinilai keberhasilannya. Semua orang, menurut pengamat Haji dan Umrah, Dr. Ade Marpudin. MM, CAH, CAU., dalam posisi sedang memandang dan menunggu.

Demikian dikatakan Ade Marpudin, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026,” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2026).

“Terlalu dini menilainya karena baru akan dimulai proses hajinya. Kita tunggu saja. Kalau sama saja dengan yang sudah-sudah, maka tidak perlu Kementerian Haji dan Umrah,” kata Ade Marpudin.

Demikian juga halnya dengan klaim bahwa per hari ini jumlah jemaah haji yang meninggal lebih sedikit di banding dengan musim haji tahun 2025, itu belum bisa jadi acuan karena ini baru awal.

“Per hari ini dirilis 25 orang jemaah haji Indonesia yang wafat. Sedangan tahun 2025 dengan hari yang sama ada 64 otang jemaah yang meninggal. Puncaknya nanti, tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijah. Maka di situ pertaruhannya,” tegas Ade.

Selain itu, Ade Juga mengingatkan potensi ancaman geopolitik di Timur Tengah dan keberbauran dengan warga dunia.

Dijelaskannya, musim haji 2026 berfokus pada tata keselamatan global, khususnya tentang keselamatan jiwa jemaah yang jauh lebih penting dari segalanya.

Selain itu, Ade Marpudin juga menyinggung soal komposisi data jemaah haji 2026 yang mengungkap sekitar 83 persen jemaah haji lulusan sekolah dan berisiko tinggi atau Risti.

“Ini juga tantangan yang luar biasa. Lulusan SD, artinya sangat rendah pendidikan formalnya. Sedangkan pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2026 ini lebih berbasis teknologi, yang tentu sulit untuk bisa dipahami oleh jemaah haji yang 83 persen itu,” kata Ade.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar jemaah haji Risti yang 83 persen itu diberangkat paling akhir dan kembalinya paling awal.

“Cukup 15 hari saja jemaah beresiko tinggi ini berada di Arab Saudi dan segera dipulangkan, sebagai upaya meminimalisir risiko tinggi,” pungkasnya.