Pemerintah Hapus Guru nonASN 2027, Fikri PKS Minta Honorer Tetap Tenang

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah menyiapkan skema solusi komprehensif terhadap kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri, paling lambat 1 Januari 2027.

Desakan tersebut sebagai respon terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

Dijelaskannya, kebijakan melarang tenaga honorer sudah ada sejak tahun 2005 melalui PP 48/2005, yang kemudian berlanjut pada UU 5/2014 tentang ASN. Namun, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih sangat tinggi.

“Artinya, kebijakan mestinya tidak hanya menyetop ataupun melarang. Tapi harus diikuti dengan skema solusinya. Bila dihentikan namun di bawah mereka masih dibutuhkan, maka akhirnya kita bersama melanggar regulasi yang dibuat sendiri,” kata Fikri Faqih, Sabtu (9/5/2026).

Menurut politikus PKS ini, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 tahun 2026 hanya akan efektif jika pemerintah memberikan kepastian bagi mereka yang sudah lama mengabdi. “Saya sarankan para guru non-ASN tetap tenang sembari menunggu formulasi kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebagai Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX, ia memahami kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sebab, dari data yang ia peroleh menunjukkan bahwa sekolah negeri di berbagai daerah masih bergantung pada guru honorer.

Sebagai contoh, salah satu kabupaten di Jawa Tengah dilaporkan bisa kekurangan hingga 800 guru. Jika dirata-rata, terdapat potensi kekurangan sekitar 17.000 guru di seluruh provinsi tersebut.

Pemerintah menetapkan syarat ketat selama masa transisi hingga 31 Desember 2026. Guru non-ASN yang tetap mengajar harus terdaftar dalam Dapodik per 31 Desember 2024 dan aktif di satuan pendidikan daerah.

“Jika skema pengangkatan menjadi ASN (PNS atau PPPK) tidak dipercepat, dunia pendidikan dikhawatirkan akan mengalami krisis tenaga pendidik, terutama di wilayah pelosok,” pungkasnya.

Komentar