oleh

Wakil Rakyat Asal Sumbar Minta Kemendikbudristek Cabut Moratorium Prodi Umum

Liputan.co.id, Padang – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) diminta mencabut moratorium Program Studi (Prodi) Umum, dan memberi keleluasaan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) membuka sejumlah Prodi baru berbasis terapan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Lisda Hendrajoni saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan peningkatan mutu pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/9/2021).

“Sebaiknya cabut moratorium Program Studi Umum berbasis terapan karena lebih dibutuhkan sekaligus untuk dalam menjawab tantangan zaman,” kata Lisda.

Menurutnya, UIN memiliki peran penting dalam menghadirkan jawaban atas tantangan zaman dengan mendorong model pendidikan dan pembelajaran yang memadukan sains dengan ilmu agama.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengingatkan, Kemendikbudristek jangan menghambat pembukaan Prodi Umum di UIN di seluruh Indonesia, termasuk UIN Imam Bonjol. “Tujuannya, agar UIN dapat membuka Prodi ilmu umum dan ilmu terapan,” tegas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu.

Diketahui, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pengelolaannya di bawah Kementerian Agama. Namun secara teknis akademik, pembinaan dilakukan Kemendikbudristek.

Lisda juga memberikan sejumlah masukan maupun catatan penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan maupun peran kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang, dalam menjawab perkembangan zaman.

Rektor UIN Imam Bonjol Martin Kustati mengatakan, perguruan tinggi harus berperan sebagai penggerak perubahan. Untuk itu ujarnya, butuh dukungan dari seluruh pihak untuk menciptakan iklim kampus yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

“UIN Imam Bonjol sedang merancang pendidikan Islam terkemuka yang memadukan nilai agama, nilai budaya maupun nilai kebangsaan,” imbuhnya.

Bersama Lisda, Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Sumbar ikut Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, serta sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI di antaranya Ina Ammania, John Kenedy Azis, Mohammad Saleh, Saiful Rasyid, Lisda Hendrajoni, Achmad, M Asli Chaidir, dan Nasril Bahar.[liputan.co.id]

Komentar