LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan Pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan lahan yang tergolong masih sangat luas untuk produksi pangan bagi masyarakatnya.
Menurut Kang Agun, panggilan beken Agun Gunandjar Sudarsa, tingginya inflasi di Jambi didorong oleh suplai kebutuhan pokok yang belum sesuai dengan permintaan, sehingga harga menjadi tinggi. Di samping itu, Jambi memiliki keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokalnya, yang pada akhirnya harus mengambil hasil pangan dari luar wilayahnya.
“Suplai kebutuhan pangan di Provinsi Jambi penuh resiko. Untuk itu saya mendorong Pemda Jambi memaksimalkan segala potensi lahan yang ada. Tidak hanya sekedar mengandalkan lahan yang dimanfaatkan untuk batu bara, tapi digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak mengandalkan daerah lain yang ketersediaanya juga masih terbatas,” kata Agun, saat Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR, di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).
Selain itu, dia mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemda setempat dan jajaran perbankan serta Kementerian Keuangan untuk mengambil berbagai kebijakan fiskal yang lebih mempercepat penyerapan anggaran di daerah, sehingga berbagai kebutuhan dalam rangka pemenuhan pangan bisa teratasi.
“Kepada jajaran Pemda di kabupaten-kabupaten yang ada bisa juga kita dorong agar masyarakat mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Jambi. Menurut saya ini sangat ironi, Provinsi Jambi yang luasannya begitu besar tapi cabai saja sampai ketergantungan dari daerah lain. Tentu ini menjadi temuan kami di Komisi XI agar ikut serta membantu memikirkan Provinsi Jambi ini bisa memproduksi pangan secara mandiri,” jelas Agun.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu mengapresiasi Bank Indonesia yang telah membuat ‘Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan’, ini sebuah gagasan dan pemikiran yang bagus dari BI. Agun berharap, dengan gerakan ini, kolaborasi antar-instansi bisa berjalan dengan baik, mari hilangkan ego sektoral masing-masing intansi.
“Saya yakin kondisi pengendalian inflasi ini ke depan, persoalan kolaborasi secara bertahap akan ada rasa tanggung jawab bersama, bahwa mengatasi persoalan bangsa itu tidak bisa diserahkan hanya kepada Kementan, Kemendag, tapi memang harus semua pemangku kepentingan itu terlibat dan Pemda yang harusnya menjadi leading sector, karena seluruh sektor itu bertumpu serta bermuara di Pemda,” pungkasnya.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar