Akses di Maluku Utara Terbatas, Komisi V Dorong Penguatan Transportasi Darat dan Laut

LIPUTAN.CO.ID, Ternate – Komisi V DPR RI berpandangan penguatan konektivitas di darat dan laut menjadi pilihan terbaik untuk meminimalisir biaya pendistribusian produk dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (22/4/2024).

Kunjungan kerja ini menurut Danang, merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi daerah dan merumuskan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

“Konektivitas menjadi isu krusial di Maluku Utara, mengingat karakteristik wilayah yang terdiri dari banyak pulau dan berada di kawasan rawan bencana (ring of fire),” kata Danang Wicaksana, melalui rilisnya.

Menurutnya, keterbatasan akses antar-wilayah berdampak langsung pada tingginya biaya logistik dan belum optimalnya distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.

“Penguatan konektivitas, baik darat maupun laut, menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik serta memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat,” kata Danang.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melibatkan pemerintah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas.

Sejumlah usulan yang mengemuka antara lain peningkatan kualitas jalan daerah melalui program Inpres serta penguatan infrastruktur transportasi laut.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, konektivitas jalan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien.

Selain itu, konektivitas laut juga menjadi perhatian utama. Ia mendorong pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan serta dukungan armada kapal guna menunjang mobilitas di wilayah kepulauan.

“Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara membutuhkan konektivitas laut yang andal, baik dari sisi pelabuhan maupun armada, agar distribusi logistik lebih lancar dan aman,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan agar dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah.

“Semua aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini, akan menjadi bahan pembahasan dalam Raker Komisi V DPR RI bersama kementerian/lembaga terkait pada masa sidang mendatang,” ujarnya.

Danang juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi readiness criteria, seperti penyediaan lahan dan kesiapan lokasi, agar program pembangunan dapat segera direalisasikan.

Komentar