LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory mengatakan jangankan di daerah perbatasan antarnegara, di daerah pemilihannya saja (Provinsi Jambi,red), masih banyak wilayah yang belum memiliki akses internet dan televisi digital.
Hal itu dikatakan Hasbi saat jadi narasumber di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara”, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
“Diskusi soal penyiaran di daerah perbatasan bahkan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau 3T, perlu dipastikan, apakah infrastruktur atau teknologi komunikasinya sudah tersedia atau tidak? Kalau kita bilang penyiaran di daerah 3T untuk menjaga perekat kebangsaan, tapi mereka tidak bisa menonton media dari Indonesia, itu sama saja juga bohong,” kata Hasbi.
Jangan dulu berbicara infrastruktur penyiaran di daerah 3T, lanjut politikus Partai NasDem itu, di daerah pemilihannya saja di Jambi masih banyak wilayah yang warganya belum bisa menonton penyiaran dengan sistem digital, termasuk internet.
“Di zaman digital sekarang, apakah media sosial atau Medsos ini telah masuk atau belum ke daerah 3T. Kalau dipastikan sudah infrastrukturnya telah tersedia, baru kita bicara ini untuk merekatkan persatuan. Sebaliknya, kalau ini tidak masuk, ya kita jangan bicara itu dulu, kita siapkan dulu baru kemudian tv-tv swasta dan tv-tv nasional seperti TVRI masuk ke wilayah 3T sebagai pemersatu,” ujarnya.
Untuk pengadaan infrastruktur digital, menurut Hasbi, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga lokal konten kemudian budaya lokal yang ada di daerah itu dapat ruang yang lebih besar.
“Jadi sekali lagi, untuk menjaga pemersatu bangsa ini di samping di nasional, TV lokal dan TVRI yang ditugaskan oleh negara melalui undang-undang, infrastruktur yang harus disiapkan. Kita jangan bicara lain-lain,” tegasnya.
Selain itu, Hasbi juga mengkritik TVRI dan RRI yang menurutnya memiliki infrastruktur relatif lebih lengkap di banding dengan televisi dan radio swasta.
“TVRI dan RRI itu teknologi dan infrastruktur serta pembiayaannya sudah maju selangkah di banding televisi dan radio swasta. Masalahnya, payung hukum TVRI itu tidak jelas. Sehingga anggaran TVRI di APBN sebesar Rp1,5 triliun tidak optimal penggunaannya,” kata Hasbi.
Komentar