LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyebut menjelang bulan Ramadan harga kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar tradisional di sejumlah kota besar di Indonesia relatif mengalami kenaikan.
“Harga daging ayam mengalami kenaikan, biasanya Rp35 ribu, sekarang bisa mencapai Rp38 ribu. Ini berdampak pada penurunan jumlah pembeli di pasar,” kata Riyono dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Selain ayam, menurutnya, juga terjadi sedikit kenaikan harga pangan, komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan ikan masih berada dalam kisaran harga yang wajar.
“Beras yang dijual di pasar tradisional relatif stabil, begitu juga dengan harga minyak goreng yang tetap terjaga di angka Rp12.500 hingga Rp14.000 rupiah,” jelasnya.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa stabilitas harga pangan ini tidak hanya bergantung pada situasi pasar.
“Pemerintah harus lebih proaktif dalam memastikan stok pangan tersedia dengan baik. Kami meminta Badan Pangan Nasional segera mengisi stok beras cadangan pemerintah di gudang Bulog yang saat ini kosong,” ujarnya.
Riyono juga menyoroti pentingnya intervensi langsung dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Meski operasi pasar sudah dilakukan, ia menilai solusi jangka panjang perlu dipikirkan, seperti membentuk “bulog-bulog kecil” di setiap kabupaten/ kota yang bertugas menjaga kestabilan harga pangan.
“Operasi pasar memang membantu, tetapi harus ada pendekatan lain untuk memastikan pasokan pangan selalu tersedia dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.
Dia katakan, ketersediaan pangan yang stabil perlu untuk mendukung perekonomian nasional. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Jika daya beli masyarakat turun, perekonomian kita bisa terganggu. Kita butuh anggaran yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil,” ujarnya.
Dengan puasa dan hari raya yang semakin dekat, Komisi IV DPR RI berharap pemerintah lebih cepat dalam menangani masalah ini agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat terkait harga pangan.
Di acara yang sama, Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menegaskan yang perlu diperhatikan pada sektor bahan pokok adalah faktor produksi dan transportasi.
“Kalau terus-menerus menghandalkan operasi pasar melalui Bulog, ini nantinya pemerintah bisa kewalahan sebab Bulog hanya kuasai produksi beras tidak lebih 5 persen dari kebutuhan nasional,” kata Eko.
Menurutnya, tindakan pemerintah mengintervensi pasar melalui penugasan khusus Bulog ibarat menangani penyakit baru sebatas memberi obat penurun panas, tidak secara permanen.
Demikian juga operasi pasar dengan cara menggandeng kantor pos, kata Eko, itu tidak salah. “Tapi kalau kantor posnya tidak dekat dengan pasar, ini juga akan bermasalah dari sisi efektifitasnya,” ujar Eko.
Terkait dengan mafia pangan, dia mengakui memang sulit untuk membuktikannya karena pelakunya tidak banyak dan berada dalam mekanisme pasar.
Meski demikian, Eko menyebut bahwa pemerintah ada satuan tugas atau Satgas pangan untuk mengusut dan memberantasnya.
Komentar