BKSAP DPR: Diplomasi Indonesia Tak Bisa Eksklusif oleh Pemerintah Saja

LIPUTAN.CO.ID, Denpasar – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen atau BKSAP DPR RI mengatakan diplomasi Indonesia di kancah global tidak lagi cukup dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, tapi harus berjalan secara multipihak dengan melibatkan seluruh institusi termasuk pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, dalam pertemuan delegasi BKSAP DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).

Menurut Irine, diplomasi moderen menuntut sinergi lintas-aktor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan second track diplomacy dapat terlaksana secara optimal.

Dikatakannya, kepentingan nasional di forum internasional tidak akan terjaga secara paripurna tanpa dukungan pemerintah daerah yang turut memperkuat posisi tawar Indonesia.

“Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, eksistensi Indonesia di forum internasional tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam sidang-sidang, tetapi harus mampu turut menentukan arah kebijakan global yang sejalan dengan kepentingan nasional.

“Dalam konteks tersebut, daerah memiliki peran kunci karena keberhasilan diplomasi pada akhirnya akan kembali berdampak pada kebijakan dan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten,” ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menambahkan bahwa kanal diplomasi parlemen juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran pariwisata Indonesia di forum internasional.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, langkah tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dengan agenda pembangunan ekonomi daerah.

“Berkenaan dengan diplomasi, kita banyak membahas bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel diplomasi parlemen ini untuk meningkatkan marketing sehingga semakin meyakinkan para wisatawan luar negeri untuk hadir,” imbuhnya.

Komentar